Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati meminta pemerintah mengejar ketertinggalan indikator kesehatan yang terancam tidak tercapai jelang satu tahun berakhirnya pemerintahan Presiden Joko Widodo.

"Energi dan sumber daya pemerintahan Presiden Joko Widodo sebaiknya difokuskan untuk mencapai Rencana Pemerintah Jangka Menengah Nasional (RPJMN), terutama dalam hal ini menyelesaikan target di bidang kesehatan," kata Kurniasih dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Kurniasih mencontohkan target penyelesaian kasus stunting di Indonesia yang terancam tidak tercapai.

Dia menilai pembangunan manusia dalam hal kesehatan masyarakat lebih penting. Pemerintah perlu lebih serius memperbaiki kondisi kesehatan masyarakat karena ada banyak penggunaan anggaran yang bisa dialihkan untuk peningkatan kualitas publik.

Dia juga mengingatkan pandemi COVID-19 tidak boleh dijadikan alasan utama untuk memaklumi tidak tercapainya target kesehatan di RPJMN.

Hal itu karena pemerintah memiliki sumber daya kuat untuk melakukan mitigasi dan memanfaatkan reposisi anggaran dan mencegah bocornya APBN untuk mengejar ketertinggalan indikator kesehatan.

Sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan rencana pembangunan nasional harus turut menjadi rujukan atau acuan pemerintah daerah agar sasaran dan target dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dapat tercapai.

"Sasaran pembangunan nasional seharusnya menjadi rujukan sasaran pembangunan daerah," kata Suharso di lingkungan Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (6/6).

Dalam kesempatan itu, Suharso memberikan penjelasan atas pernyataannya pada Rapat Komisi XI DPR RI, Senin (5/6), bahwa terdapat 10 sasaran pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang berisiko tidak tercapai di 2024.

Suharso menjelaskan setiap sasaran pembangunan dalam RPJMN harus diimplementasikan dengan upaya yang sinkron antara pemerintah pusat dan daerah.

Dia mencontohkan untuk program penurunan tingkat kekurangan gizi kronis (stunting), pemerintah pusat menargetkan tingkat stunting secara nasional menurun menjadi 14 persen pada 2024. Masing-masing daerah perlu mengacu pada target penurunan stunting di tingkat nasional tersebut. Pemerintah daerah juga perlu memiliki program yang terfokus untuk menurunkan stunting.

Suharso mengatakan tidak sinkronnya rencana pembangunan daerah dan nasional jangan sampai terulang pada waktu mendatang.

Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2023