Jangan sampai pemerintah sudah membuat kebijakan namun prakteknya tidak berjalan baik di lapangan, dan begitu juga sebaliknya, ada keluhan di tingkat bawah namun tidak pernah tersampaikan ke pusatSamarinda (ANTARA) - Anggota Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian mengingatkan pentingnya sinergi yang baik antar lembaga pemerintah baik pusat, provinsi, maupun kabupaten atau kota dalam penerapan Kurikulum Merdeka Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek).
"Jangan sampai pemerintah sudah membuat kebijakan namun prakteknya tidak berjalan baik di lapangan, dan begitu juga sebaliknya, ada keluhan di tingkat bawah namun tidak pernah tersampaikan ke pusat," kata Hetifah pada Lokakarya Sosialisasi Kurikulum Merdeka di Samarinda, Selasa.
Pada kegiatan yang dihadiri oleh puluhan guru di Kota Samarinda itu, Hetifah mengharapkan para guru untuk menyampaikan berbagai kendala di lapangan saat penerapan Kurikulum Merdeka, seperti peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) atau dukungan sarana dan prasarana yang perlu diperbaiki pemerintah.
"Kendala seperti inilah yang menjadi tugas kita bersama untuk segera dicarikan solusi, sehingga pelaksanaan Kurikulum Merdeka ini bisa diterapkan secara maksimal di semua sekolah," ujarnya.
Baca juga: Anggota DPR minta pemda redam ego sektoral demi Kurikulum Merdeka
Sementara itu Pelaksana Tugas Pusat Kurikulum dan Pembelajaran, Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) Kemendikbudristek Zulfikri menjelaskan Kurikulum Merdeka adalah kurikulum untuk mengasah minat dan bakat anak sejak dini, dengan fokus pada materi esensial, pengembangan karakter, dan kompetensi siswa.
Prinsip tersebut, lanjutnya, dimulai dengan memberikan ruang yang seluas-luasnya kepada guru untuk memberikan pelayanan kepada peserta didik, sehingga para peserta didik juga memiliki ruang yang seluas-luasnya dalam mengembangkan potensi.
“Kurikulum Merdeka dirancang dalam segala situasi, karena yang menjadi target kita bukanlah sarana dan prasarana atau urusan administrasi, seperti kelengkapan dokumen maupun kepatuhan administrasi. Kita berfokus pada peningkatan kualitas proses pembelajaran, peningkatan kualitas komunikasi, dan hubungan interaksi antara peserta didik tenaga pendidik, orang tua, serta masyarakat di lingkungan sekolah,” imbuh Zulfikri.
Baca juga: Hampir 80 persen sekolah mulai terapkan kurikulum merdeka
Dalam Kurikulum Merdeka, kata dia, setiap peserta didik diibaratkan seperti benih dan tenaga pendidik sebagai petani, serta sekolah sebagai tempat persemaian. Untuk itu, pemerintah bertugas menyiapkan lahan atau habitat yang sesuai perkembangan anak agar anak bisa tumbuh dan berkembang sesuai fitrahnya.
“Melalui Kurikulum Merdeka, setiap anak akan menunjukkan potensi sehingga mendapatkan manfaat dan merasakan bahwa sekolah itu adalah membahagiakan. Dari situ anak bisa menikmati dan akhirnya mencintai belajar, sehingga akan tumbuh semangat belajar," tutur Zulfikri.
Zulkifli mengakui penerapan Kurikulum Merdeka masih ada kendala, khususnya terkait pola pikir lama yang menganggap kurikulum adalah segala-galanya. Padahal hadirnya kurikulum tersebut karena adanya anak atau siswa yang perlu mendapatkan pendidikan.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Samarinda Asli Nuryadin mengatakan kurikulum merdeka telah diterapkan hampir seratus persen di seluruh SMP di Kota Samarinda, sedangkan untuk jenjang SD sekitar 90 persen.
Baca juga: Menengok ikhtiar transformasi kualitas pendidik di Samarinda
Pewarta: Arumanto
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2023
