Berdasarkan kesepakatan yang dicapai pada pertemuan tingkat kerja selama tiga hari pekan lalu, Korsel akan segera memberi tahu China tentang dugaan penangkapan ikan secara ilegal di perairan Korea Utara di Laut Timur.
China kemudian diharuskan memberi tahu Korsel tentang hasil penyelidikannya dan melakukan aksi tindak lanjut, menurut Kementerian Kelautan dan Perikanan Korsel.
China telah melarang kapal penangkap ikannya beroperasi di perairan Korut setelah pemberlakuan sanksi PBB terhadap Korut.
Korsel juga meminta China untuk mewajibkan kapal pengangkut ikan China untuk memasang sistem identifikasi otomatis, yang disebut AIS, dan kedua pihak sepakat untuk membahas masalah tersebut di paruh kedua tahun ini, kata kementerian tersebut.
Kedua pihak pun memutuskan untuk memperluas wilayah yang menjadi sasaran patroli bersama mereka dalam melawan aktivitas penangkapan ikan ilegal mulai tahun depan.
Korsel dan China saat ini melakukan inspeksi bersama terhadap penangkapan ikan ilegal di bagian zona tindakan sementara, yakni sebuah area di mana kapal penangkap ikan dari kedua negara bertetangga itu bisa menangkap ikan.
"Kami akan terus memperkuat kerja sama dengan Pemerintah China untuk memberantas penangkapan ikan ilegal oleh kapal-kapal China dan akan secara proaktif mengelola sumber daya laut," kata pejabat kementerian Kim Won-bae.
Sumber: Yonhap-OANA
Baca juga: "Armada gelap" China menangkap ikan di Korut meski ada larangan sanksi
Baca juga: Korut luncurkan dua rudal ke laut timur, China ajak dialog
Penerjemah: Katriana
Editor: Yuni Arisandy Sinaga
Copyright © ANTARA 2023
