Ini bagian sedekah kita bagi masyarakat, termasuk menangani angka kematian ibu dan bayi (AKI-AKB). Ini persoalan kemanusiaan yang harus kita tangani bersama-sama
Mamuju (ANTARA) - Penjabat Gubernur Sulawesi Barat Zudan Arif Fakrulloh mengajak legislator DPRD setempat untuk menjadi orang tua asuh anak stunting.

"Saya mengajak anggota DPRD Sulbar masing-masing mengangkat 20 anak asuh stunting," kata Zudan Arif Fakrulloh, saat "coffee morning" yang digelar DPRD Sulbar, Rabu.

Penjabat Gubernur mengaku, juga telah menjadi bapak asuh dengan sasaran 20 anak stunting.

Selain itu, kata dia, sebanyak 6.000 ASN Pemprov Sulbar juga menjadi orang tua asuh, masing-masing menangani satu anak stunting.

"ASN juga satu anak. Jadi, kalau satu ASN mengangkat satu anak asuh stunting, maka kasus stunting akan cepat tertangani," jelasnya.

Untuk menangani satu anak stunting, menurut dia,  cukup menyumbang biaya Rp185 ribu per bulan, sehingga, dia berharap seluruh pihak dapat bersedekah untuk persoalan kemanusiaan.

"Ini bagian sedekah kita bagi masyarakat, termasuk menangani angka kematian ibu dan bayi (AKI-AKB). Ini persoalan kemanusiaan yang harus kita tangani bersama-sama," ujarnya.

Pada kesempatan itu, Penjabat Gubernur juga menyampaikan terkait masih rendahnya serapan dan belanja APBD Sulbar, yakni masih di bawah 50 persen, dan diharapkan dapat ditingkatkan.

Tetapi, Penjabat Gubernur menekankan agar ke depan, tidak sekedar meningkatkan serapan melainkan mengutamakan "output" dari program yang dijalankan.

Contohnya, lanjut dia, pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulbar, serapan ditingkatkan tetapi harus diikuti dengan penurunan angka putus sekolah (ATS).

'Misalnya ruang kelas baru dibangun 500, nah itu sudah menurunkan berapa ATS. Mari kita bergerak arah ke situ," katanya.

Ketua DPRD Sulbar, Suraidah Suhardi berharap melalui "coffee morning" itu dapat membangun sinergitas dan hubungan harmonis antara DPRD dengan Pemprov Sulbar.

"Kami berharap ini menjadi momentum untuk dapat lebih meningkatkan sinergitas DPRD Sulbar dan pemerintah provinsi," ujarnya.

Baca juga: Kepala BKKBN: Perubahan perilaku tantangan tersulit atasi stunting
Baca juga: Kepala BPKP ungkap penyelesaian stunting 378 daerah tak sesuai target
Baca juga: TNI perkuat program penanganan stunting di Lombok Tengah
 

Pewarta: Amirullah
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2023