Melalui Pusat Strategi Kebijakan Asia Pasifik dan Afrika (PSKK Aspasaf), BSKLN Kemlu menggelar FGD tersebut dengan mengangkat tema "Peran Akademisi dalam Penguatan Hubungan Indonesia dengan Negara-Negara di Kawasan Pasifik; Pacific Elevation".
"FGD ini merupakan kick off dari program melembagakan keterlibatan akademisi dalam penyusunan dan implementasi Kebijakan Pacific Elevation," kata Kepala BSKLN Kemlu Yayan G.H. Mulyana dalam sambutan acara tersebut di Yogyakarta pada Selasa, menurut rilis pers yang diperoleh ANTARA di Jakarta, Kamis.
Terkait hubungan dengan negara-negara di Kawasan Pasifik, ia mengatakan sejarah mencatat bahwa sejak zaman kemerdekaan Indonesia, Presiden Soekarno telah menyadari nilai strategis Indonesia, yang juga berada di Kawasan Pasifik.
Oleh karena itu, pandangan geopolitik tersebut direfleksikan dalam berbagai hubungan dan kerja sama Indonesia dengan negara-negara di Kawasan Pasifik.
Baca juga: Menlu RI dorong kerja sama pembangunan dengan negara Pasifik
Dalam kesempatan tersebut, Plt. Sekretaris Ditjen Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan Budaya Riset dan Teknologi Tjitjik Srie Tjahjandarie menekankan dukungan pemerintah terhadap kontribusi akademisi dalam meningkatkan hubungan Indonesia dengan negara-negara di Kawasan Pasifik tersebut.
Ia menyampaikan pentingnya kolaborasi akademisi dengan dunia swasta, baik di dalam dan luar negeri, dalam upaya membangun kesesuaian dunia pendidikan dengan dunia usaha dan industri, termasuk di Kawasan Pasifik.
Terkait dengan peran akademisi, Ketua Pusat Studi Melanesia Universitas Khairun Maluku, Arlinah, mengatakan dalam paparannya bahwa dengan pengetahuan, jaringan, independensi berpikir, kemampuan analisis ilmiah, dan peran sebagai pendidik, akademisi dinilai memiliki peluang besar dalam implementasi pendekatan kemasyarakatan.
Peran mereka dalam menganalisis, merancang, dan melaksanakan kegiatan untuk memperkuat hubungan antarindividu dapat memberikan kontribusi signifikan dalam diplomasi antarnegara dan mempromosikan pemahaman lintas budaya serta kerja sama yang lebih baik, katanya.
Untuk itu, Kepala PSKK Aspasaf Kemlu Muhammad Takdir menegaskan bahwa para akademisi harus mendapat tempat dalam pengambilan kebijakan di Kementerian Luar Negeri.
Sejauh ini, pelibatan para akademisi, kata dia, telah banyak dilakukan, khususnya dalam berbagai kajian yang dilakukan oleh BSKLN. Para akademisi dinilai mampu menumbuhkan lokalitas kebijakan luar negeri sehingga dapat diimplementasikan secara optimal.
Baca juga: Bertemu Menlu Papua Nugini, Retno tegaskan dukungan RI untuk Pasifik
Baca juga: Indonesia gelar lokakarya ASEAN-Pasifik tentang sampah plastik laut
Pewarta: Katriana
Editor: Yuni Arisandy Sinaga
Copyright © ANTARA 2023
