“Pada 2022 berdasarkan data yang dimiliki BKKBN, AKI di Indonesia tercatat sebesar 189 per 100.000 kelahiran hidup dan angka kematian bayi (AKB) sebesar 16,85 per 1.000 kelahiran hidup di Indonesia,” kata Kepala BKKBN Hasto Wardoyo dalam keterangan resmi di Jakarta, Kamis.
Ia menekankan pengaturan kelahiran melalui kontrasepsi dapat memberikan waktu istirahat sejenak bagi para ibu, setelah harus mengandung selama sembilan bulan lamanya. Masa istirahat itu mencakup istirahat bagi tubuh dan kesehatan mentalnya.
Alat kontrasepsi juga berkaitan erat dengan pencegahan stunting. Bila ibu melahirkan dalam waktu yang berdekatan, dikhawatirkan kondisi kesehatan ibu dapat menurun hingga memicu potensi kematian bagi ibu.
Kondisi ibu yang tidak sehat itu nantinya bisa menyebabkan pemberian ASI eksklusif yang seharusnya diberikan kepada anak hingga usia dua tahun tidak berjalan optimal, sedangkan seperti banyak kajian sebutkan ASI penting bagi perkembangan otak dan pertumbuhan otot-otot bayi.
“Bila kondisi ini terjadi dapat memunculkan stunting pada anak,” kata Hasto.
Baca juga: BKKBN: Kebutuhan KB tidak terpenuhi picu kehamilan tak direncanakan
Dalam kesempatan itu, ia juga mengatakan saat ini BKKBN memiliki dukungan operasional pelayanan KB yang disalurkan langsung kepada pemerintah daerah melalui dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB).
Ia berharap, tim pengendali BOKB di tingkat provinsi berperan aktif untuk mengawal percepatan realisasi anggaran pada 2023 mengingat capaian BOKB pada 2022 yang 71,36 persen.
Direktur Kualitas Pelayanan KB BKKBN Martin Suanta menambahkan BKKBN pada Rabu (14/6), sudah menggelar kegiatan Pelayanan KB Sejuta Akseptor untuk meningkatkan akses pelayanan KB yang berkualitas bagi pasangan usia subur (PUS).
Jumlah akseptor yang ditargetkan dalam program itu 1.244.348 akseptor. Target ini sudah dibagi untuk masing-masing provinsi.
Jenis pelayanan KB yang disediakan bagi masyarakat terdiri atas pil, kondom, suntik, IUD, implan, metode operasi wanita (MOW) dan metode operasi pria (MOP) dalam rangka memperingati Hari Keluarga Nasional ke-30 yang akan jatuh pada 29 Juni mendatang.
Dalam kegiatan itu juga diadakan pemberian penghargaan bagi provinsi maupun kabupaten/kota, yang berhasil menyelenggarakan pelayanan KB secara berkualitas dengan bobot penilaian tambahan dari hasil perhitungan indeks kualitas pelayanan KB (IKP).
“Termasuk mempertimbangkan kepatuhan dan sinkronisasi pencatatan dan pelaporan pada sistem informasi keluarga (SIGA),” katanya.
Baca juga: BKKBN: Layanan KB Serentak Sehari sasar 1,24 juta akseptor
Baca juga: BKKBN Kepri optimistis penuhi target nasional 15 ribu akseptor KB
Pewarta: Hreeloita Dharma Shanti
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2023
