Direktur Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo Hasyim Gautama dalam keterangannya diterima di Jakarta, Jumat, menyatakan dalam layanan informasi dan komunikasi publik yang inklusif diperlukan keberpihakan agar setiap warga negara memiliki akses yang sama.
"Layanan komunikasi agar lebih ramah dan inklusif bagi mitra dan masyarakat penyandang disabilitas perlu pemahaman tentang berbagai jenis disabilitas, teknologi dan alat bantu yang dapat digunakan untuk memfasilitasi komunikasi, serta pentingnya menggunakan bahasa yang ramah dan inklusif," kata Hasyim.
Menurut Hasyim, komunikasi yang inklusif menjamin setiap individu dapat berpartisipasi sepenuhnya tanpa hambatan sebagaimana diamanatkan dengan adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
Baca juga: Kemenkominfo sebut lima hal penting untuk dorong transformasi digital
"Pasal 24 ayat (2) menyebutkan bahwa penyandang disabilitas mendapatkan informasi dan berkomunikasi melalui media yang mudah diakses," ujarnya.
Penyusunan kebijakan guna meningkatkan layanan komunikasi bagi penyandang disabilitas juga sekaligus dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 70 tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
"Kementerian Kominfo memiliki tanggung jawab untuk menyusun kebijakan dan standar operasional layanan komunikasi dan informasi publik yang mudah diakses, andal, dan responsif terhadap kebutuhan penyandang disabilitas. Kebijakan yang bersifat inklusif ini diharapkan dapat memenuhi hak penyandang disabilitas dalam berkomunikasi dan memperoleh informasi," imbuhnya.
Hasyim juga menegaskan bahwa penyandang disabilitas perlu mendapatkan akses yang mudah ke layanan informasi publik dan terhindari dari informasi yang tidak benar atau hoaks.
"Hal ini dapat ditingkatkan dengan mengintegrasikan layanan informasi publik melalui aplikasi umum. Integrasi ini diharapkan dapat mempermudah para penyandang disabilitas dalam mencari informasi publik yang mereka butuhkan. Hal ini akan menjembatani masyarakat dengan badan publik yang memiliki informasi tersebut," ungkapnya.
Lebih lanjut, ia menekankan, integrasi layanan informasi publik tersebut juga mempermudah pengambil kebijakan untuk mengevaluasi kinerja pelayanan informasi publik oleh badan publik melalui data yang tersedia di aplikasi umum.
Dalam kegiatan tersebut, turut hadir Ketua Komisi Nasional Disabilitas, Dante Rigmalia, Kepala Dinas Kominfo Provinsi Bali yang diwakili Sekretaris Dinas Kominfo, I Dewa Ketut Rai Rustina, dan Praktisi Teknologi Informasi Dinas Kominfo Provinsi DKI Jakarta, Fathul Hudoyo.
Baca juga: Penetrasi siaran TV digital secara nasional hampir 80 persen
Baca juga: BAKTI Kemkominfo sebut SATRIA-1 layani 3.000 titik pada tahun pertama
Baca juga: Faktor cuaca ambil peranan penting dalam peluncuran SATRIA-1
Pewarta: Ahmad Faishal Adnan
Editor: Maria Rosari Dwi Putri
Copyright © ANTARA 2023
