New York City (ANTARA) - Dewan etik New York pada Kamis (15/5) memerintahkan mantan wali kota New York Bill de Blasio membayar 474.794 dolar AS (sekitar Rp7 miliar) karena menggunakan dana kota untuk pengamanan semasa kampanye pencalonan presiden pada 2019.

Dewan bernama Conflicts of Interest Board (COIB) itu menganggap de Blasio melanggar hukum konflik kepentingan.

De Blasio pun diharuskan membayar kepada pemerintah kota atas biaya perjalanan untuk personel kepolisian Departemen Kepolisian New York yang memberikan pengamanan bagi dia dan istrinya.

Pengamanan itu didapatkan de Blasio saat mengikuti pencalonan presiden Amerika Serikat dari Partai Demokrat antara Mei dan September 2019 manakala dia masih menjabat wali kota New York.

Dewan mengaku bahwa sebelum masa kampanye sudah mengingatkan de Blasio agar tidak menggunakan dana pemerintah kota, namun peringatan itu tidak diindahkan.

De Blasio menjabat wali kota New York selama delapan tahun dari 2013 hingga 2021.

COIB menuntut de Blasio membayar 319.794 dolar AS untuk gaji, biaya perjalanan, dan uang lembur bagi para personel pengamanan selama 31 kali perjalanan kampanye ke luar negara bagian New York.

Baca juga: Blinken ke Beijing berharap redakan ketegangan hubungan AS-China

COIB juga menjatuhkan denda sebesar 155.000 dolar AS terhadap de Blasio yang merupakan denda terbesar yang pernah dijatuhkan dewan ini.

"Ketika pegawai negeri menggunakan fasilitas kota untuk kepentingan pribadi, kepercayaan masyarakat terkikis dan membuat pemerintah kota menjadi kurang efisien," kata COIB.

Mantan wali kota New York itu diberi waktu 30 hari untuk melakukan pembayaran.

Pengacara de Blasio, Andrew Celli, lewat pernyataan tertulis dalam Twitter, mengatakan bahwa mantan wali kota itu sudah mengajukan gugatan untuk menolak keputusan COIB itu.

"Saat ancaman kekerasan politik mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya, keputusan COIB yang sembrono dan sewenang-wenang merupakan ancaman bagi keselamatan dan keamanan para pejabat negara yang terpilih secara demokratis," kata Celli.

Celli menyebut serangan 6 Januari 2021 ke Gedung Capitol sebagai contoh ancaman yang dihadapi pemimpin politik.

Baca juga: AS akan kirim bantuan militer senilai Rp4,84 triliun ke Ukraina

Sumber: Reuters

Penerjemah: Tia Mutiasari
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2023