Dengan adanya kartu jaminan kesehatan masyarakat (jamkesmas) tersebut masyarakat tidak enggan lagi untuk berkunjung ke rumah sakit."
Yogyakarta (ANTARA News) - Program pemberian jaminan kesehatan masyarakat mampu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berobat ke pusat kesehatan masyarakat maupun rumah sakit, kata pakar ilmu kesehatan masyarakat Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Prof Siswanto Agung Wilopo.

"Dengan adanya kartu jaminan kesehatan masyarakat (jamkesmas) tersebut masyarakat tidak enggan lagi untuk berkunjung ke rumah sakit. Namun, jamkesmas juga memicu terjadinya `moral hazard` bagi masyarakat miskin," kata Kepala Bagian Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat (IKM) Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada (UGM) itu di Yogyakarta, Rabu.

Menurut dia, dengan kartu jamkesmas masyarakat dapat berobat secara gratis ke rumah sakit kapan pun mereka mau. Berhubung gratis jika mereka merasa sakit sedikit saja langsung berobat ke rumah sakit, padahal sebenarnya tidak perlu.

Jika hal itu tidak diantisipasi, kata dia, akan terjadi lonjakan pasien miskin yang berobat ke rumah sakit. Dampaknya, rumah sakit tidak akan mampu lagi menampung pasien miskin yang sakit.

"Seperti pada kasus bayi kembar Dera di Jakarta terjadi karena ketidaksiapan layanan rumah sakit. Pemberian jamksemas tidak diimbangi dengan penyediaan fasilitas rumah sakit yang memadai," katanya.

Ia mengatakan, untuk mengantisipasi kejadian yang sama rumah sakit perlu mempersiapkan infrastruktur pendukung pelayanan kesehatan tidak hanya di rumah sakit tetapi juga di tingkat pelayanan primer atau dokter keluarga.

Selain itu, kata dia, juga perlu peningkatan kualitas pada sumber daya manusia. Sebenarnya semua bisa disiapkan, yang diperlukan adalah komitmen politik.

"Hal itu penting untuk menyongsong diberlakukannya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) pada 2014 yang memberikan jaminan kesehatan bagi semua masyarakat termasuk warga miskin," katanya.

(B015/M008)

Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2013