"Kalau tidak dilakukan maka yang dirugikan adalah rakyat,"Padang (ANTARA) - Akademisi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Andalas Sumatera Barat Aidinil Zetra menyarankan agar pengawasan dana dari pemerintah pusat ke daerah lebih diketatkan atau dimaksimalkan.
"Kalau tidak dilakukan maka yang dirugikan adalah rakyat," kata akademisi dari FISIP Universitas Andalas Aidinil Zetra di Padang, Senin.
Hal tersebut disampaikan Aidinil menanggapi penggunaan anggaran pengentasan stunting Rp10 miliar yang disinggung Presiden saat Rakornas Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2023.
Dalam rakornas tersebut kepala negara menyinggung terkait penggunaan anggaran pengentasan stunting sebesar Rp10 miliar. Namun, dalam kenyataannya, banyak anggaran justru tersalurkan untuk belanja pegawai, perjalanan dinas dan lain sebagainya.
Sehingga anggaran Rp8 miliar yang diorientasikan untuk penurunan stunting seperti pemberian makanan penuh nutrisi bagi masyarakat tidak terealisasi seperti yang diharapkan presiden.
Menurut dia, apabila tidak ada pengawasan ekstra terhadap anggaran yang digelontorkan oleh pusat, maka porsinya akan lebih besar digunakan untuk kegiatan yang bersifat birokrasi.
Guna meningkatkan pengawasan anggaran, ia menyarankan agar Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI lebih meningkatkan fungsi pengawasan khususnya bagi pemerintah daerah.
Lulusan Universiti Kebangsaan Malaysia tersebut menilai setiap lembaga pengawasan baik internal maupun eksternal memiliki kewajiban masing-masing dalam mengawasi keuangan di daerah.
"Lembaga pengawas harus bekerja efektif, mereka bisa memperketat pengawasan sehingga tidak ada kebocoran atau anggaran yang tidak tepat sasaran," ujarnya.
Terpisah, Presiden RI Joko Widodo memerintahkan BPKP untuk mengarahkan belanja di kementerian/lembaga dan pemerintah daerah agar menjadi konkret dan produktif, serta tidak untuk program-program absurd.
Presiden memberikan gambaran bahwa terdapat anggaran Rp10 miliar untuk penanganan tingkat kekurangan gizi kronis (stunting). Seharusnya, Rp8 miliar untuk program yang berorientasi hasil guna menurunkan stunting seperti pemberian makanan penuh nutrisi bagi masyarakat.
Namun kenyataannya, kata kepala negara, banyak anggaran yang tersalurkan hanya untuk belanja pegawai, perjalanan dinas dan lainnya.
Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2023
