Jika sebelumnya Presiden menyebutkan untuk kepentingan masyarakat lebih sedikit, sedangkan anggaran terbesar justru untuk lain-lain, maka di Kudus tidak demikianKudus (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, menyatakan komitmennya memprioritaskan penggunaan anggaran untuk kepentingan masyarakat luas, sehingga lebih produktif, kata Bupati Kudus Hartopo.
"Terkait arahan Presiden, akan segera kami tindak lanjuti dengan menggelar rapat pimpinan," ujarnya di Kudus, Senin.
Dari hasil rapat pimpinan, kata dia, akan ditindaklanjuti di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD), supaya penggunaan anggarannya lebih efektif dan lebih produktif.
Kalaupun ternyata penggunaan anggaran di Kabupaten Kudus lebih banyak untuk hal lain-lain di luar tugas pokok fungsi masing-masing OPD, kata dia, porsi untuk kepentingan masyarakat akan ditingkatkan.
Sejauh ini, kata dia, penggunaan anggaran di Kabupaten Kudus sudah memprioritaskan kepentingan masyarakat.
"Jika sebelumnya Presiden menyebutkan untuk kepentingan masyarakat lebih sedikit, sedangkan anggaran terbesar justru untuk lain-lain, maka di Kudus tidak demikian," ujarnya.
Terlebih lagi, kata dia, di Kabupaten Kudus juga terdapat inspektorat yang mengawasi penggunaan anggaran di masing-masing OPD.
Pemkab Kudus merencanakan pendapatan daerah pada 2023 sebesar Rp2,17 triliun digunakan untuk membiayai sejumlah kegiatan di 33 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Kudus.
Dari anggaran sebesar itu, terbagi menjadi dua pos, yakni pos belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga dan belanja transfer.
Untuk pos belanja operasi nilainya sebesar Rp1,78 triliun, sedangkan pos belanja modal sebesar Rp317,74 miliar. Kemudian belanja tak terduga sebesar Rp6,29 miliar dan belanja transfer sebesar Rp270,15 miliar.
Baca juga: Pemkab Kudus pangkas anggaran BLT buruh rokok
Baca juga: Anggaran gaji ke-13 untuk 6.847 PNS di Kudus capai Rp34,49 miliar
Pewarta: Akhmad Nazaruddin
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2023
