Pakar: Perlu skema pembiayaan untuk perlindungan hutan di ASEAN

"Indonesia seharusnya bisa mengadaptasi pembiayaan bersama untuk isu lingkungan pada COP 27 ASEAN, karena bila terjadi sesuatu dengan hutan Indonesia seperti kebakaran, maka wilayah ASEAN terdampak lebih dulu," ujarnya saat ditemui usai menghadiri diskusi bertajuk Thought Leadership Forum yang digelar oleh Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN) di Jakarta, Selasa.

Rudianto menuturkan momentum Indonesia yang menjabat sebagai Ketua ASEAN tahun ini harus bisa membuat negara-negara Asia Tenggara bersatu, seperti dahulu saat memenuhi pendanaan bersama dalam upaya mengantisipasi COVID-19.

Baca juga: SEAMEO Biotrop: biodiversitas ASEAN bisa jadi kekuatan ekonomi dunia

Menurut dia, kolaborasi regional dalam upaya perlindungan hutan dan penanganan kebakaran juga bisa dilakukan oleh ASEAN.

"Selain pendanaan, dalam konteks pengelolaan hutan itu ada beragam joint development untuk berbagai program, seperti pengembangan sumber daya manusia, riset, hingga pemanfaatan hutan dan lain-lain, karena regional ini cukup kuat sebagai daya tawar," kata Rudianto.

Lebih lanjut Rudianto menilai bahwa komitmen Pemerintah Indonesia sangat serius dalam berbagai isu lingkungan secara global mulai dari COP 25, COP 26, hingga COP 27.

Baca juga: Pengamat minta ASEAN kembangkan lembaga kajian kelompok fundamental

Bahkan, saat COP 26 yang berlangsung di Glasgow, Skotlandia, kata dia, Pemerintah Indonesia banyak merilis Leadership Statement bahwa Indonesia akan menjadi pemimpin dalam berbagai program, termasuk NDC yang diikuti perubahan dalam memanfaatkan sumber daya alam, hutan, energi, dan lainnya.

"Dari sektor kehutanan saya pikir Indonesia jelas. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam berbagai kesempatan intensif mengkampanyekan FOLU Net Sink," kata Rudianto.

"Dari sisi ini, saya meyakini bahwa tidak ada negara ASEAN yang seintensif kita dan serapi itu dalam perencanaan mengingat kita punya sumber daya besar, kita negara hutan tropis nomor tiga terbesar di dunia. Kita tidak bisa kerja sendiri, kita butuh dukungan orang lain," katanya.

Baca juga: Kapolri angkat isu TPPO pada ajang ASEAN SOMTC 2023

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah memproyeksikan kebutuhan pendanaan FOLU Net Sink sampai tahun 2030 adalah sebesar Rp204 triliun.

Sumber pendanaan yang memungkinkan untuk mendukung aksi mitigasi iklim tersebut, antara lain pasar karbon, hibah, investasi swasta, APBN, APBD, dan sumber pendanaan lainnya.