Dalam keterangan persnya di Kuala Lumpur, Rabu, Malaysia mengaku menemukan persepsi dan dugaan salah terkait traktat batas laut dua negara di selatan Selat Malaka dan Laut Sulawesi tersebut, sekalipun sudah berusaha dijelaskan oleh Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim di depan parlemen atau Dewan Rakyat pada Selasa pekan lalu.
Kementerian Luar Negeri Malaysia mengklarifikasi bahwa dokumen lima halaman berjudul Nota Memorandum dari Menteri Luar Negeri Penyelesaian Isu Batas Laut Malaysia-Republik Indonesia yang beredar bukan dokumen yang disiapkan oleh kementerian ini maupun anggota tim perundingan batas laut Malaysia.
Kementerian inbin menyayangkan tudingan sejumlah pihak berdasarkan dokumen tersebut, meski menyimpang dari fakta aktual dan terkini mengenai proses negosiasi Traktat Selat Malaka dan Laut Sulawesi.
Perundingan penetapan batas laut teritorial di wilayah paling selatan Selat Malaka dan laut teritorial di Laut Sulawesi telah berlangsung 18 tahun terhitung sejak 2005. Sebanyak 39 pertemuan tingkat Tim Perundingan Penetapan Batas Maritim Malaysia dan Indonesia, telah dilaksanakan.
Kementerian Luar Negeri Malaysia menyebut pertemuan ke-39 dilaksanakan pada 11-13 Oktober 2022. Dalam periode itu juga diadakan pertemuan tingkat Kelompok Kerja Teknis.
Baca juga: Anwar Ibrahim minta oposisi tidak politisasi hubungan RI-Malaysia
Garis batas laut teritorial yang menghubungkan Titik 8, 8A, 88 dan 8C dalam Traktat Selat Malaka, dan garis batas laut teritorial yang menghubungkan Titik M, B1, B, C dan P dalam Perjanjian Laut Sulawesi diselesaikan dalam pertemuan ke-34 oleh Tim Perundingan Penetapan Batas Maritim Malaysia dan Indonesia pada 17-18 November 2018.
Keterangan tersebut juga menjelaskan bahwa dalam kunjungan kerja Perdana Menteri Anwar Ibrahim ke Jakarta pada 8-9 Januari 2023 telah dicapai kesepakatan bahwa Traktat Selat Malaka dan Traktat Laut Sulawesi berdasarkan garis batas laut teritorial yang telah diselesaikan pada Pertemuan ke-34, akan ditandatangani dalam waktu dekat ini.
Hal sama kembali dibahas Anwar Ibrahim dan Joko Widodo pada 9 Mei 2023 dalam KTT ASEAN ke-42 di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur.
Sebagai tindak lanjut kesepakatan tersebut, Kementerian Luar Negeri Malaysia telah mengedarkan Memorandum Kabinet (MJM) pada 27 Mei 2023 untuk mendapatkan tanggapan dari badan-badan dalam Tim Perundingan Penetapan Perbatasan Maritim Malaysia.
Pada dasarnya, menurut kementerian ini, semua instansi terkait setuju dengan rekomendasi agar Traktat Selat Malaka dan Traktat Laut Sulawesi ditandatangani sebagai solusi parsial atas isu demarkasi maritim antara Malaysia dan Indonesia. Memorandum Kabinet ini juga dipresentasikan dalam Rapat Kabinet 5 Juni 2023 yang menyetujui rekomendasi yang telah ditetapkan.
Kementerian Luar Negeri Malaysia berharap penandatanganan perjanjian tersebut semakin meningkatkan kepercayaan kedua negara guna melanjutkan negosiasi pembatasan demarkasi maritim yang belum terselesaikan, khususnya ZEE dan landas kontinen.
Baca juga: PM Anwar: Perundingan garis batas di Laut Sulawesi masih berlangsung
Pewarta: Virna P Setyorini
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2023
