Area Manager Comm, Rel & CSR, Ahad Rahedi dalam rilis yang diterima di Malang, Jawa Timur, Rabu, mengaku khawatir apabila Pemda bersama tidak bergerak cepat, ada pihak-pihak yang sengaja membuat situasi sedemikian rupa agar mendapatkan keuntungan.
“Masyarakat tidak perlu resah, cara paling gampang adalah membeli di Pangkalan Resmi Pertamina/SPBU terdekat agar mendapatkan stok yang selalu tersedia dengan harga sesuai harga eceran tertinggi (HET) sebesar Rp16 ribu per tabung seperti yang ditetapkan Gubernur Jatim,” ujar Ahad.
Ahad menambahkan saat ini seluruh desa/kelurahan di Jawa Timur minimal terdapat 1 (satu) pangkalan resmi LPG Pertamina. “Pertamina sejak tahun 2017 memiliki program one village one outlet (OVOO) LPG yang capaiannya sudah 100 persen untuk Jawa Timur. Sehingga, tidak ada alasan lagi orang cari LPG susah, karena di desanya sudah pasti ada pangkalan,” kata Ahad.
Saat ini jumlah pangkalan LPG 3 kilogram se-Jatim mencapai 39.931 pangkalan. Untuk stok LPG di Jawa Timur dalam keadaan aman, yakni 24.377 metrik ton dengan konsumsi harian mencapai 4.673 metrik ton.
“Pangkalan LPG berfungsi melayani konsumen pada tingkat akhir, yaitu pengguna secara langsung. Analogi Pangkalan dan Pengecer adalah seperti SPBU dan Penjual Bensin Eceran. Namun, saya menyayangkan masih banyak warga yang mengeluh di level pengecer tidak ada dan enggan ke pangkalan dengan alasan jaraknya jauh, padahal di desanya terdapat Pangkalan resmi dan stok selalu tersedia dengan harga HET,” imbuhnya.
Selain melakukan pengawasan kepada pengecer, Pemda juga diharapkan gencar melakukan sosialisasi konsumen LPG yang berhak dan tidak berhak sesuai amanat dalam Surat Edaran Dirjen Migas No. B2461/MG.05/DJM/2022.
Sementara itu, sejumlah pemerintah daerah di Jatim langsung melakukan inspeksi mendadak seperti yang dilakukan Pemkot Malang.
Inspeksi mendadak dilakukan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Malang bersama Pertamina Rayon Malang Raya belum lama ini.
Beberapa pangkalan LPG yang dikunjungi, di antaranya pangkalan gas di kawasan Mergan dan Kasin dan beberapa usaha kuliner di kawasan Jalan Bendungan Sutami.
Kabag Perekonomian, Infrastruktur dan SDA Kota Malang yang juga sekretariat TPID, Eny Handayani menjelaskan dari hasil pemantauan, distribusi gas dari Pertamina ke pangkalan berjalan normal sesuai alokasi.
Meski begitu, pihaknya tetap mencari alasan kondisi tidak normal stok LPG melon tersebut, karena dari pemantauan terdapat pengguna LPG 3 kilogram yang tidak sesuai peruntukan.
“Kami sudah melihat di dua pangkalan, di daerah Kasin dan Mergan. Salah satunya Pangkalan Restu Jaya, dan kedua adalah pangkalan Pak Bambang. Dua-duanya terpantau cukup aman, tidak ada kelangkaan LPG 3 kg,” ujarnya.
Dilihat secara pasokan, lanjutnya, ketersediaan LPG melon masih cukup. Karena dari masing-masing pangkalan masih normal mendapatkan pasokan dari Pertamina dalam dua sampai tiga hari selalu 100 tabung.
Atas kelangkaan yang terjadi belakangan ini, Eny menduga adanya penjualan LPG 3 kg yang tidak tepat sasaran di level pengecer.
Perlu diketahui LPG 3 kg adalah LPG bersubsidi, yang seharusnya tidak menjadi konsumsi warga mampu, terlebih pengelola usaha yang beromzet lebih dari Rp1 juta per hari.
“Dalam inspeksi kemarin juga ditemukan beberapa usaha kuliner yang terpantau menggunakan LPG 3 kg. Kami bersama Pertamina langsung memberi imbauan untuk mengganti penggunaan gas bersubsidi tersebut,” ujar Eny.
Baca juga: Pemkot Madiun awasi penyaluran elpiji 3 kg agar tepat sasaran
Pewarta: Endang Sukarelawati
Editor: Nurul Aulia Badar
Copyright © ANTARA 2023
