"Jelang tahun politik, MRK penting sebagai solusi atas potensi adanya politisasi masjid," kata Kepala Pusat Riset Agama dan Kepercayaan BRIN Aji Sofanudin dalam diskusi terkait inovasi masjid yang diikuti secara daring di Jakarta, Rabu.
Aji mengatakan masjid yang ramah terhadap perbedaan, toleran, dan mampu mempersatukan umat dibutuhkan untuk mengatasi perbedaan preferensi politik umat pada tahun politik.
Dia menyebutkan seluruh pemangku kepentingan masjid berkepentingan dalam menciptakan ekosistem masjid yang nyaman dan aman untuk beribadah bagi semua kelompok.
"Tahun 2024 adalah tahun politik yang tentu rawan terhadap politisasi, termasuk di antaranya politisasi masjid," ujarnya.
Dia menjelaskan politisasi masjid merujuk pada praktik penggunaan masjid sebagai sarana untuk mempromosikan agenda politik tertentu, baik oleh kelompok politik maupun individu tertentu.
Menurutnya, seluruh bakal calon Presiden dan Wakil Presiden mengidentifikasi dirinya dekat dengan ulama, kiai, dan habib dengan aktif mengunjungi masjid, khususnya masjid bersejarah dan masjid raya (masjid tingkat provinsi).
"Inilah salah satu potensi terjadinya politisasi masjid," tegasnya.
Menyadari potensi terjadinya politisasi rumah ibadah, pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) RI telah mencanangkan program Masjid Pelopor Moderasi Beragama (MPMB).
Salah satu targetnya, adalah tercapainya rumah ibadah sebagai pusat syiar agama yang toleran.
MPMB merupakan bentuk inovasi pengelolaan masjid yang juga mengandung pengertian Masjid Profesional, Moderat dan Berdaya.
Baca juga: Kemenag perkuat ekosistem masjid lewat Program MPMB
Baca juga: Kemenag rilis program Masjid Pelopor Moderasi Beragama
Baca juga: Kemenag perkuat ekosistem masjid lewat Program MPMB
Baca juga: Kemenag rilis program Masjid Pelopor Moderasi Beragama
Pewarta: Sean Filo Muhamad
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2023
