Karena itu saya selalu marah dengan impor, produktivitas kita tinggi buat apa imporJakarta (ANTARA) - Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (Mentan SYL) mengajak jajaran kerjanya untuk bersyukur dalam memaknai Hari Krida Pertanian atau HKP ke 51 tahun 2023 dengan memberhentikan importasi demi kesejahteraan petani.
"Mau sampai kapan saudara di saat panen raya melimpah dan produktivitas kita tertinggi selama 77 tahun kita malah impor. Mungkin karena ada alasan-alasan yang harus kita bisa terima dengan baik tetapi kita berharap selain importasi yang ada belilah hasil pertanian rakyat," kata Mentan SYL seperti dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.
Menurut SYL, selama ini kinerja sektor pertanian cukup memuaskan mengingat dalam empat tahun terakhir Indonesia berhasil melewati berbagai ancaman krisis global terutama saat pandemi maupun perubahan cuaca iklim dunia.
Produktivitas pertanian pun terbilang cukup tinggi dimana selama tiga tahun terakhir negara berhasil mendapat penghargaan FAO dan IRRI. Sehingga, ia berharap ke depan tidak ada impor yang dilakukan karena petani sukses bekerja menyediakan produksi dalam negeri.
"Pernah dengar orang lapar di saat COVID? Data BPS menyebut sektor pertanian naik sampai 16,42 persen. Jadi sekali lagi saya tidak suka orang-orang yang impor dan bermain-main dengan petani," ucapnya.
Lebih lanjut ia mengajak pegawai dan masyarakat untuk bersyukur karena 3 tahun sektor pertanian telah membuktikan bersama-sama bisa bangkit karena ketahanan pangan mampu terjaga dengan baik.
“Karena itu saya selalu marah dengan impor, produktivitas kita tinggi buat apa impor," serunya.
Pertanian, disebutnya sebagai sektor yang paling strategis dalam meningkatkan nilai tambah baik untuk masyarakat desa maupun kota. Pertanian bahkan bisa menjadi daya gedor bagi tumbuh kembangnya ekonomi nasional. Hal ini terbukti karena pertanian mampu tumbuh sebesar 16,42 persen di saat sektor lainnya terpuruk akibat pandemi COVID-19.
“Saya tegaskan di Kementan kita semua patuh 3 hal, yaitu patuhi SOP, jangan berbuat melawan hukum, dan no corruption di pertanian. Itu perintah saya selama ini,” tegasnya.
Baca juga: Ketua MPR minta Kementerian Pertanian evaluasi kesejahteraan petani
Baca juga: DPD RI: Hiliriasi produk kunci peningkatan kesejahteraan petani
Baca juga: Kementan nilai peningkatan kesejahteraan petani di Jateng berhasil
Pewarta: Kuntum Khaira Riswan
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2023
