Rektor Universitas Mulia Balikpapan Muhammad Ahsin Rifa'i menyatakan langkah itu dilakukan. Penunjukan Kalimantan Timur sebagai IKN masih memiliki tantangan dalam pemenuhan kebutuhan pangan, karena akan ada 1,9 juta orang berpindah ke IKN pada 2045.
“Jika tidak ditanggulangi, persoalan ini akan membuat efek domino dalam tata kelola pangan di Tanah Air,” katanya dalam keterangan di Jakarta, Selasa.
Baca juga: NFA: Urgensi ketahanan pangan penting di IKN Nusantara
Salah satu upaya untuk mewujudkannya adalah dengan berkolaborasi bersama banyak pemangku kepentingan, termasuk perguruan tinggi lain melalui Simposium Universitas Mulia Balikpapan bertema Ketahanan Pangan dan Teknologi Informasi Tahun 2024.
Simposium tersebut dinilai mampu memberikan solusi yang muncul dalam persoalan ketahanan pangan dan perlu dikaji serta ditelaah dari berbagai bidang keilmuan, mulai dari ketahanan pangan, ekonomi bisnis, teknologi informasi, serta hukum.
“Tugas kami sebagai akademisi di Kalimantan Timur ini tidak hanya di kampus untuk menghasilkan mahasiswa yang cemerlang. Tapi, juga proses penelitian dan pengabdian di masyarakat,” katanya.
Menurutnya, sinergi dengan berbagai perguruan tinggi akan mendorong inovasi dan pengembangan solusi untuk masalah ketahanan pangan dengan pemanfaatan teknologi informasi terbaru.
Guru besar Universitas Gunadarma, Achmad Benny Mutiara menjelaskan pemanfaatan teknologi sangat penting untuk meningkatkan produksi serta membangun industri pertanian yang lebih berkelanjutan, termasuk dengan kecerdasan buatan dan robot.
Sementara itu, Guru besar Universitas Bina Nusantara, Engkos Achmad Kuncoro mengatakan pemanfaatan teknologi dalam industri agrikultur dapat menciptakan sharing economy yang lebih adil, karena petani jauh lebih berdaya dibandingkan pemilik modal atau tengkulak yang selama ini memonopoli pasar dan distribusi.
Menurutnya, melalui pemanfaatan teknologi informasi akan tercipta kemakmuran bagi petani, karena pola ekonomi berbasis koperasi diterapkan secara menyeluruh dalam industri pertanian, perikanan, maupun peternakan.
Baca juga: Kementan siapkan langkah dukung ketahanan pangan di IKN
Baca juga: BRIN sebut Kalimantan Tengah prospektif pasok kebutuhan pangan IKN
"Sharing economy bisa menjadi model bisnis yang baik apabila tidak terjadi monopoli,” kata Kun.
Sedangkan Guru besar Universitas Trunojoyo Deni SB Yuherawan mengatakan saat ini banyak marjinalisasi terhadap para petani dalam pengembangan industri pertanian, seperti kriminalisasi terhadap aktivitas petani hingga pengguguran paksa dan pembebasan lahan atas nama kepentingan umum.
“Saya mendorong agar dalam pengembangan industri pertanian atau lainnya harus tetap mengedepankan prinsip-prinsip panduan mengenai bisnis dan hak asasi manusia atau yang disebut UNGP,” ujar Deni.
Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2023
