"Jadi tidak ada dualisme rekomendasi Partai Demokrat untuk bakal calon Gubernur dan Wagub Maluku periode 2013 - 2018," kata Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat itu di bandara Internasional Pattimura Ambon, Senin.
Max mengakui, dengan Dewan Pengawas, Suedy Marasabessy ditugaskan Majelis Tinggi Pattai Demokrat untuk mendampingi Jakobus - Arifin untuk mendaftarkan diri ke KPU Maluku.
"Rekomendasi tersebut baru ditandatangani Ketua Umum Majelis Tinggi Susilo Bambang Yudhoyono semalam (Minggu) sehingga jangan ada yang mencoba melawan," tandasnya.
Dia memastikan formasi Gubernur itu kewenangan Majelis Tinggi untuk memberikan rekomendasi.
"Kami dengar Ketua DPD Partai Demokrat Maluku, Abdullah Vanatah mendapat rekomendasi dari Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Anas Urbaningrum dan itu tidak berlaku sehingga jangan coba - cona mendaftar," kata Max.
Apalagi Anas telah meletakkan jabatan Ketua Umum DPP Partai Demokra Jumat(22/2) sehingga rekomendasi itu tidak sah.
"Abdullah jangan melawan karena bila tidak mengindahkan rekomendasi Majelis Tinggi, maka pastinya ada cara untuk menanganinya sesuai ketentuan Partai Demokrat," ujar Max.
Disinggung Majelis Tinggi merekomednasikan Jakobus, dia menjelaskan, keanggotannya ada sembilan orang dengan telah menerima masukan maupun pertimbangan dari berbagai pihak.
"Tolong dicatat Ketua Umum Majelis Tinggi DPP Partai Demokrat itu Presiden sehingga pasti memiliki referensi soal Jakobus yang juga Bupati Seram Bagian Barat (SBB), Maluku dua periode," kata Max.
Pilkada Maluku 2013 untuk menggantikan Karel Albert Ralahalu yang masa jabatan periode kedua pada 15 September 2013. Karel periode pertama (2003 - 2008) berpasangan dengan Mohammad Latuconsina, sedangkan kedua ( 2008 - 2013) dengan Said Assagaff.
Karel Albert Ralahalu telah menyatakan minatnya kepada Megawati Soekarnoputri untuk menjadi anggota DPR - RI periode 2014 - 2019 saat berkunjung ke Ambon pada November 2012.
(L005)
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2013
