“BPH Migas bersama dengan badan usaha (Pertamina Patra Niaga) berupaya keras memastikan distribusi BBM secara nasional tersalurkan secara aman, sesuai dengan kondisi wilayah masing-masing tanpa terkecuali”, tutur Anggota Komite BPH Migas Yapit Sapta Putra saat ditemui dalam kegiatan Seminar Umum Kebijakan Hilir Migas bersama dengan Komisi VII DPR RI di Wamena, Papua Pegunungan, Kamis (22/06/2023).
Yapit menambahkan, terkait pendistribusian BBM sampai ke masyarakat di wilayah Papua Pegunungan dengan moda pesawat adalah tantangan. Untuk itu, BPH Migas menjalankan fungsi pengawasan agar memastikan BBM sampai kepada masyarakat. Selain itu, juga mencegah terjadinya potensi BBM subsidi dikonsumsi oleh masyarakat yang tidak berhak.
“BBM bersubsidi tidak boleh diperdagangkan kembali di tingkat pengecer, karena harganya akan luar biasa. Sehingga mengorbankan jatah BBM untuk masyarakat sesuai peruntukkan”, imbuh Yapit.
Hal tersebut diamini oleh Anggota Komisi VII DPR RI Ina Elisabeth Kobak. Menurutnya, DPR RI dan BPH Migas terus bekerja sama melakukan pengawasan demi menjaga stabilitas pendistribusian BBM di wilayah Papua Pegunungan.
“Menjadi lebih penting, karena Kabupaten Jayawijaya menjadi kabupaten kunci bagi wilayah Papua Pegunungan. Dapat dipastikan menjadi kawasan penyangga dalam mengoptimalkan pemenuhan kebutuhan BBM masyarakat di wilayah kota/kabupaten lain”, ungkap Ina.
Setelah pertemuan, Yapit melakukan pemantauan proses bongkar muat BBM yang diangkut menggunakan moda pesawat dari Fuel Terminal (FT) Jayapura menuju Bandara Wamena, dan dikirimkan ke Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) setempat. Hal ini dilakukan untuk memastikan BBM tersalurkan dengan aman.
Turut hadir dalam kegiatan Seminar Umum, yaitu Sales Area Manager Pertamina Patra Niaga Wilayah Papua Selatan dan Pegunungan Toni Pradana dan perwakilan Pemerintah Daerah Provinsi Papua Pegunungan dan Kabupaten Jayawijaya.
Pewarta: PR Wire
Editor: PR Wire
Copyright © ANTARA 2023
