sampai saat ini masih terdapat berbagai persoalan tanah, di antaranya adalah kasus yang melibatkan mafia tanah
Jakarta (ANTARA) - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyebut penyerahan 1.086 sertifikat aset milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sebagai hadiah Hari Ulang Tahun (HUT) ke-496 Jakarta.
 
"Saya apresiasi kepada Bapak Menteri ATR/ BPN beserta jajaran dan Kanwil BPN DKI Jakarta atas hadiah berupa sertifikat menjelang HUT ke-496 DKI Jakarta," kata  Heru dalam sambutannya di Jakarta, Senin.
 
Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/ BPN)  Hadi Tjahjanto menyerahkan langsung sebanyak 1.086 sertifikat kepada Pemprov DKI Jakarta di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat.
 
Pada kesempatan itu, Heru kembali mengapresiasi Kementerian ATR/BPN yang telah bersinergi bersama Pemprov DKI, terutama dalam pengamanan aset secara hukum melalui Penandatanganan Nota Kesepakatan pada 19 Mei 2023 lalu, yang kemudian terus ditindaklanjuti dengan kegiatan penyerahan sertifikat aset tahap kedua ini.
 
Penyerahan sertifikat aset tanah tahap kedua yang dilakukan hari ini, kata Heru dapat mewujudkan pengamanan hukum terhadap aset tanah.
 
"Sinergi dan komunikasi yang baik antara lembaga pemerintahan telah menghasilkan kinerja yang optimal, diharapkan pengamanan hukum terhadap aset tanah dapat diwujudkan sepenuhnya," kata Heru.
 
Lebih lanjut, Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Joko Agus Setyono menambahkan dengan diserahkannya sertifikat tersebut, artinya aset tanah milik Pemprov DKI Jakarta akan terjaga dengan baik.
 
Pemprov DKI Jakarta ke depannya akan semakin efisien demi memberikan kepastian hukum serta meminimalkan kasus-kasus penyelewengan tanah.
Penyerahan sertifikat dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) yang dilakukan langsung Menteri ATR/Kepala BPN Hadi Tjahjanto sebanyak 1.086 sertifikat kepada Pemprov DKI Jakarta di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Senin (26/6/2023). ANTARA/Siti Nurhaliza

Sementara itu, Menteri ATR/Kepala BPN Hadi Tjahjanto menjelaskan sampai saat ini masih terdapat berbagai persoalan tanah, di antaranya adalah kasus yang melibatkan mafia tanah.
 
Untuk itu, pihaknya memastikan terus berkoordinasi dan bersinergi dengan pemerintah daerah dan institusi hukum dalam rangka mencari solusi agar persoalan tanah dapat terselesaikan dengan baik.
 
"Saya mengapresiasi kerja keras Pj Gubernur Heru dan jajarannya, karena berkat sinergi dan kolaborasi ini dapat terwujud penyerahan 1.086 aset milik Pemprov DKI Jakarta," ucap Hadi.
 
Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) DKI Jakarta Wartomo mengungkapkan target sertifikat aset tahun ini adalah sekitar 4.000 sertifikat.
 
Maka itu, sinergi dan kolaborasi antara Kementerian ATR/BPN dengan Pemprov DKI Jakarta terus dilakukan secara berkelanjutan, jelas dia.
 
Turut hadir dalam acara tersebut Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Joko Agus Setyono, Wali Kota Jakarta Timur M. Anwar, Wali Kota Jakarta Barat Yani Wahyu Purwoko, dan Wali Kota Jakarta Utara Ali Maulana Hakim.
Baca juga: Pemkot Jakbar instruksikan seluruh ASN bantu inventarisasi aset DKI
Baca juga: DPRD minta penagihan aset DKI libatkan penegak hukum
Baca juga: KPU DKI incar aset pemprov untuk gudang logistik Pemilu 2024

Pewarta: Siti Nurhaliza
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2023