Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy mengatakan antisipasi dampak ancaman fenomena El Nino akan dilakukan secara lintas sektoral.

"Nanti akan kita bahas khusus di tingkat Kemenko PMK, lintas kementerian, banyak kementerian di luar koordinasi PMK. Akan kita koordinasikan antarmenko," ujar Muhadjir di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Senin.

Muhadjir mengatakan Presiden Joko Widodo sudah memberikan arahan untuk mengantisipasi dampak fenomena El Nino yang berpotensi membuat kekeringan di sejumlah daerah.

Baca juga: Kementan utamakan pertanian organik hadapi El Nino di 2023

Arahan presiden tersebut dengan menyiapkan stok penyangga atau kelebihan jumlah bahan baku yang disimpan untuk mencegah kekurangan persediaan yang tidak direncanakan.

Kondisi tersebut sudah dilakukan pemerintah pada tahun ini, saat sejumlah lahan pertanian gagal panen akibat banjir.

"Nanti sama puso akibat kekeringan, saya kira kita juga mohon beliau (Presiden Joko Widodo) berkenan untuk mengalokasikan memberikan bantuan subsidi kerugian untuk petani," katanya.

Sementara itu, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto berharap dampak El Nino pada tahun ini tidak separah tahun 2015 dan 2019.

Dikutip dalam laman resmi BNPB, data satelit Modis mendeteksi jumlah titik api (hotspot) selama 2015 tercatat 129.813 titik. Jarak pandang saat itu hanya 100 meter.

Indeks standar pencemaran udara (ISPU) mencapai lebih dari 2.000 psi atau sudah sangat berbahaya. Hutan dan lahan seluas 2,61 juta hektare terbakar dengan kerugian ekonomi mencapai Rp221 triliun. Aktivitas pendidikan dan penerbangan lumpuh selama 2-3 bulan.

Baca juga: BNPB: Kekeringan mulai melanda sebagian wilayah Jawa Tengah

Baca juga: Ganjar Pranowo siapkan skema mitigasi hadapi El Nino


"Mudah-mudahan kejadian 2015 dan 2019 tidak terjadi. Antisipasinya kita menyiapkan sarana prasarana lebih banyak dari tahun sebelumnya," kata dia.

Ia mengatakan BNPB sudah berkeliling ke enam wilayah prioritas yang kerap terjadi kebakaran hutan dan lahan, yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat.

Hingga akhir Juni 2023, BNPB sudah menemukan titik-titik api, namun semuanya sudah berhasil dipadamkan.

"Mudah-mudahan dengan kesiapan lebih awal, terkait personel dan sarana prasarana, kejadian buruk 2015 dan 2019 tidak terjadi di 2023," kata dia.

Pewarta: Asep Firmansyah
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2023