Wilayah ini populasinya cukup tinggi. Tidak hanya persentase, namun angka absolutnya juga tinggiJakarta (ANTARA) - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) terus melakukan intervensi untuk menurunkan prevalensi stunting dengan sasaran 12 provinsi ditetapkan sebagai prioritas.
Saat ini, tercatat sebanyak 7 provinsi yang memiliki tingkat prevalensi stunting di atas 30 persen yaitu Nusa Tenggara Timur, Aceh, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, dan Kalimantan Selatan.
"Ini adalah wilayah-wilayah yang perlu diinkubasi agar angkanya turun, sehingga dampaknya secara nasional juga turun," kata Deputi Advokasi, Penggerakan, dan Informasi BKKBN Sukaryo Teguh Santoso dalam satu diskusi secara daring, Senin.
Lebih lanjut, Sukaryo menguraikan, selain tujuh provinsi itu, ada lima wilayah yang memiliki populasi tinggi, baik populasi balita maupun penduduk yang menjadi fokus untuk penurunan stunting, yakni Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, dan Sumatera Utara.
Baca juga: Kemenkes: Dua komponen intervensi spesifik stunting lampaui target
"Wilayah ini populasinya cukup tinggi. Tidak hanya persentase, namun angka absolutnya juga tinggi. Jadi, ke-12 wilayah inilah yang menjadi kesepakatan bersama diprioritaskan untuk percepatan penurunan stunting," imbuhnya.
Dalam kesempatan tersebut, ia menjelaskan bahwa beberapa tahun belakangan ini koordinasi yang terbangun antara kementerian dan lembaga terbilang sangat baik. Permasalahan stunting, katanya, telah menjadi prioritas yang harus disukseskan karena berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia.
"Kami juga melakukan evaluasi, paling tidak setahun dua kali dan memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah yang memiliki praktik baik, misalnya Kota Surabaya yang mendapatkan penghargaan dari wakil presiden," tegasnya.
Ia menambahkan, selama ini pihaknya juga memiliki infrastruktur di lapangan berupa tim pendamping keluarga sebanyak 600 ribu personel berbasis relawan yang terbagi atas 200 ribu tim meliputi bidan, tim PKK, dan kader KB.
Tugas mereka, kata Sukaryo, adalah memberikan pendampingan dalam konteks penyuluhan, memfasilitasi keluarga untuk mendapatkan pelayanan, dan memantau, serta memastikan program bantuan Pemerintah Pusat dan Daerah sampai dengan baik.
Baca juga: Kaltara raih penghargaan provinsi terbaik ketiga turunkan stunting
"Selain itu, tiga komponen ini juga melakukan update data keluarga-keluarga yang terdeteksi kecenderungan stunting. Kekuatan ini luar biasa. Kami hanya melatih, dukungan diberikan oleh Pemerintah Daerah, dan fungsi mereka sangat dekat dengan keluarga," terangnya.
Mengenai penyelesaian permasalahan keterlambatan pertumbuhan pada anak-anak di setiap daerah yang memiliki perbedaan karakter, Sukaryo menilai bahwa secara umum intervensi tetap dilakukan melalui dua pendekatan yaitu spesifik dan sensitif.
Pendekatan spesifik berkaitan dengan pemberian makanan tambahan pada anak-anak, mencegah anak-anak menjadi sakit, dan sebagainya. Sedangkan pendekatan sensitif, berkaitan dengan faktor-faktor yang ada di lingkungan setempat, misalnya kemiskinan, sanitasi yang baik, budaya setempat, dan sebagainya.
"Misalnya terkait pendekatan spesifik, bisa jadi tidak harus menggunakan makanan-makanan yang mahal karena di daerah juga tumbuh kembang makanan khas daerah. Contohnya daun kelor yang punya nilai gizi tinggi. Ada wilayah yang bukan kepulauan atau pantai, tentu tidak dipaksakan dengan ikan laut. Di dalam intervensi skala lokal, maka potensi lokal memiliki peranan yang sangat besar," tutupnya.
Baca juga: Kemenkes RI puji penanganan stunting di Kota Surabaya
Baca juga: Upaya turunkan stunting bukan semata soal angka
Baca juga: BKKBN: Stunting berkaitan dengan bentuk pola asuh dalam keluarga
Pewarta: Ahmad Faishal Adnan
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2023
