Menurut Ketua Badan Angggaran DPR RI, Ahmadi Noor Supit, keinginan pemerintah tersebut tidak realistis karena pemerintah tidak konsisten menjalankan program pembangunan dan selalu berubah tergantung visi dan misi seorang presiden.
"Kalau pemerintah benar-benar konsisten dalam melaksanakan anggaran untuk pembangunan, saya setuju. Tapi kan tidak. Kita masih melihat, pembangunan itu berdasarkan visi dan misi presiden, nanti berganti lagi. Bagaimana kita menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah, eksekutif untuk melaksanakan pembangunan kalau dilaksanakan dengan cara-cara seperti ini," kata Noor Supit kepada ANTARA News, Jakarta, Sabtu.
Ditambahkannya, selama pembangunan bangsa ini hanya berdasarkan visi dan misi seorang presiden, maka selama itu pula, DPR RI akan ikut membahas anggaran sampai satuan tiga.
"Kalau seperti ini, DPR RI masih ikut serta untuk membahas satuan tiga. Saya masih setuju karena pemerintah belum dianggap seattle," kata politisi Golkar itu.
Selain itu, ikutnya DPR RI membahas anggaran hingga satuan tiga karena DPR RI ingin memastikan bahwa anggaran yang digunakan tepat sasaran melalui program yang telah dibuat pemerintah.
Prinsip keterlibatan DPR RI membahas anggaran tersebut karena apa yang dilakukan DPR RI adalah untuk melindungi segenap bangsa, kesejahteraan rakyat, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.
"APBN yang dibahas itu sudah memenuhi 4 unsur itu atau tidak. DPR RI tugasnya mengarahkan pemerintah agar 4 tujuan tadi tercapai untuk kepentingan rakyat. Itu tercapai gak dalam 1 tahun, dalam 5 tahun. DPR akan kontrol," kata anggota DPR RI asal Daerah pemilihan Kalimantan Selatan II tersebut.
(Zul)
Pewarta: Zul Sikumbang
Editor: Aditia Maruli Radja
Copyright © ANTARA 2013
