Arsitektur APBN 2024 didesain untuk mendukung ini, sebuah percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan
Jakarta (ANTARA) - Pemerintah dan DPR menyepakati rencana indikator pembangunan 2024 dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2024 serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024.

“Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Cucun Ahmad Syamsurijal selaku Wakil Ketua Banggar (Badan Anggaran) DPR RI, terdapat dua sasaran utama pada RKP kali ini,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam akun Instagram resmi @smindrawati, seperti dikutip di Jakarta, Selasa.

Sasaran pertama adalah mengembalikan momentum pertumbuhan dengan meningkatkan produktivitas melalui beragam indikator. Kemudian, sasaran berikutnya adalah peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia sebagai representasi pembangunan yang inklusif.

Atas dasar itu, Banggar DPR RI menyusun kesepakatan indikator pembangunan 2024 terkait percepatan pemulihan ekonomi, peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia, serta indikator pembangunan lainnya.

Untuk pemulihan ekonomi, kesepakatan yang ditetapkan adalah pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,1 persen hingga 5,7 persen dari usulan sebelumnya sebesar 5,3 persen hingga 5,7 persen. Kemudian, tingkat pengangguran terbuka (TPT) tetap di kisaran 5,0 persen hingga 5,7 persen.

Rasio gini juga tetap di kisaran 0,374 hingga 0,3777 dan penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 27,27 persen.

Untuk kesepakatan peningkatan kualitas dan daya saing SDM tetap di nilai yang diajukan, yakni indeks pembangunan manusia (IPM) di kisaran 73,99 hingga 74,02 dan tingkat kemiskinan 6,5 persen hingga 7,5 persen.

Terakhir, pemerintah dan DPR juga sepakat dengan nilai indikator pembangunan lainnya, yakni Nilai Tukar Petani (NTP) di rentang 105 hingga 108 dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) di rentang 107-110.

Menkeu menegaskan rencana kebijakan fiskal tahun anggaran 2024 disusun untuk tetap ekspansif, terarah, dan terukur.

"Arsitektur APBN 2024 didesain untuk mendukung ini, sebuah percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” tambah Sri Mulyani.


Baca juga: Banggar DPR RI setujui postur makro fiskal tahun 2024
Baca juga: Kemenkeu ajukan pagu indikatif RAPBN 2024 sebesar Rp48,35 triliun
Baca juga: Menkeu: Penurunan asumsi pertumbuhan ekonomi mitigasi risiko global

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2023