KPK terima laporan forum mahasiswa soal dugaan tambang ilegal

 

“Laporan dari teman-teman massa aksi akan kami terima dan ditindaklanjuti. Sebelumnya, akan kami periksa dan telusuri aliran dana tersebut apakah konstruksi perkaranya masuk ke tindak pidana suap atau gratifikasi,” ujar Perwakilan Bagian Penerimaan Laporan dan Pengaduan Masyarakat KPK RI Ernisa, dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa.

Dalam laporan yang disampaikan langsung ke Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (3/7) itu, Forsemesta Sulawesi Tenggara meminta KPK menelusuri dugaan adanya aliran dana tambang ilegal yang dilakukan oleh sebelas perusahaan di kawasan izin usaha pertambangan (IUP) PT Antam Tbk UBPN di Konawe Utara.

Menurut perwakilan Forsemesta Sulawesi Tenggara Ahmad, berdasarkan penelusuran yang dilakukan pihaknya, aktivitas pertambangan ilegal itu diduga menyebabkan kerugian negara sebesar Rp5,7 triliun. Namun sejauh ini, kata dia, belum ada aparat penegak hukum yang mengusut dugaan tambang ilegal tersebut.

Baca juga: KPK bekerja tak tergantung dan terpengaruh opini publik
Baca juga: KPK upayakan beri ekosistem pemilu yang sehat

"Untuk itu, kami mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi agar menelusuri aliran dana tambang ilegal tersebut," ujar dia.

Selain kepada KPK, Forsemesta Sulawesi Tenggara juga menyampaikan laporan terkait dengan dugaan tambang ilegal itu ke Mabes Polri.

Kepala Subbag Pelayanan dan Pengaduan (Yanduan) Mabes Polri AKBP Agus Priyanto menyampaikan pihaknya berterima kasih atas laporan yang dikirim langsung oleh perwakilan Forsemesta Sulawesi Tenggara. Ia mengatakan akan meneruskan laporan itu kepada Bareskrim Mabes Polri untuk diperiksa dan ditindaklanjuti.

“Saya mewakili kepolisian mengucapkan terima kasih atas kehadiran rekan-rekan mahasiswa di sini untuk menyampaikan aspirasi serta laporan tindak pidana dugaan tambang ilegal di daerah. Aspirasi yang disampaikan akan kami teruskan kepada Bareskrim Mabes Polri agar segera mendapatkan atensi dan tindak lanjut," ujar dia.