"Bahwa alokasi anggaran Ditjen Perhubungan Laut Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp9,4 triliun dengan proporsi belanja pegawai Rp1,84 triliun, belanja barang Rp4,15 triliun, dan belanja modal sebesar Rp3,4 triliun," kata Direktur Jenderal (Dirjen) Hubla Kemenhub Arif Toha.
Hal tersebut disampaikannya saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi V DPR RI terkait dengan evaluasi pelaksanaan APBN TA 2023 sampai Mei 2023 sebagaimana dipantau dari kanal YouTube Komisi V DPR RI, Rabu.
"Kemudian posisi sampai dengan tanggal 31 Mei 2023 penyerapan anggaran Ditjen Perhubungan Laut sebesar 34,7 persen dari target sebesar 30,74 persen atau deviasi positif sebesar 3,96 persen," ungkap Arif.
Baca juga: Ditjen Hubla minta pelaut berkontribusi jaga kelestarian laut
Adapun, jika dihitung sampai Juni 2023, realisasi penyerapan anggaran Ditjen Hubla sebesar 41,44 persen atau deviasi positif sebesar 3,92 persen dari target sebesar 37,52 persen.
Selanjutnya hingga akhir Juni 2023, realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Ditjen Hubla sebesar 56,32 persen atau 7,4 persen dari target sebesar 48,92 persen.
Kemudian, terkait dengan kegiatan kontraktual, Ditjen Hubla mencatat hingga Juni 2023 kegiatan yang telah melakukan kontrak sebesar 75,77 persen, proses lelang sebesar 5,84 persen, dan belum lelang 18,38 persen.
"Kegiatan yang belum melakukan pelelangan disebabkan antara lain terdapat kegiatan yang menunggu surat izin impor yang saat ini telah mengajukan sraut permohonan izin persetujuan penggunaan barang non-produk dalam negeri, kemudian kegiatan docking kapal yang masih menunggu jadwal docking, kegiatan yang masih menunggu penyelesaian studi perencanaan, kegiatan yang sedang dalam proses buka blokir serta kegiatan yang terkena blokir automatic adjusment," ucap Arif.
Baca juga: Kemenhub gelar aksi bersih pantai peringati Hari Pelaut Sedunia
Dalam kesempatan itu, ia juga mengatakan bahwa pagu indikatif Ditjen Hubla untuk tahun anggaran 2024 sebesar Rp9,28 triliun.
Adapun rinciannya, yakni belanja pegawai (gaji dan tunjangan kinerja pegawai) sebesar Rp1,762 triliun.
Berikutnya, belanja barang sebesar Rp4,967 triliun terdiri atas belanja operasional Rp1,506 triliun, penyelenggaraan pelayanan angkutan laut (perintis, tol laut, ternak, dan rede) Rp1,877 triliun, kegiatan perawatan aset teknis dan penunjang teknis bidang kepelabuhan, lalu lintas angkutan laut, kenavigasian, Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP), dan perkapalan kepelautan Rp1,126 triliun serta kegiatan belanja barang non-operasional lainnya seperti belanja dukungan manajemen teknis dan pendukung operasional Rp458 miliar.
Lalu, belanja modal sebesar Rp2,56 triliun terdiri atas pembangunan/pengembangan/rehabilitasi fasilitas pokok pelabuhan Rp1,747 triliun, pembangunan/pengembangan/rehabilitasi fasilitas pendukung pelabuhan dan pengadaan tanah Rp237 miliar, pembangunan/rehabilitasi keselamatan pelayaran Rp260,4 miliar, pembangunan kapal patroli Rp372 miliar, docking kapal perintis, ternak, tol laut, dan kapal negara Rp139 miliar, pembangunan fasilitas penunjang KPLP dan perkapalan kepelautan Rp21,7 miliar, pengadaan perangkat dan pengembangan sistem informasi Rp24,3 miliar, dan pembangunan fasilitas pendukung badan layanan umum (BLU) Rp13,4 miliar.
Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2023
