Surabaya (ANTARA News) - Pemerintah membentuk tiga tim untuk menanggulangi semburan lumpur panas dari kebocoran sumur ekplorasi Lapindo Brantas di Porong, Sidoarjo, Jatim. Ketiga tim itu adalah tim teknis pengendalian sumber lumpur, kemudian tim pengendalian lumpur, dan tim yang menangani dampak sosial dari kebocoran itu, demikian hasil Rakor Menanggulangi Lumpur yang digelar di Gedung Grahadi Surabaya, Senin, yang melibatkan Departemen ESDM, Kementerian Lingkungan Hidup, Muspida Jatim, Sidoarjo, BP Migas, PT Lapindo Brantas Inc, ITS Surabaya dan tim independen. Rakor dihadiri Menteri ESDM, Purnomo Yusgiantoro, Deputi Kementerian LH, Gempur Adnan, Kepala BP Migas, Wardaya Karnika, General Manajer Lapindo Brantas, Imam Agustino, Gubernur Jatim, Imam Utomo, Wabup Sidoarjo, Syaiful Ilah dan Rektor ITS Prof Dr Muhammad Nuh DEA, Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Syamsul Mappareppa, serta Kajati Jatim, MS Rahardjo. Tim pertama dipimpin oleh BP Migas/Lapindo Brantas yang difasilitasi wakil dari Departemen ESDM dan tim independen. Tim kedua dipimpin Zeni tempur Kodam V/Brawijaya cq Komandan Korem Bhaladika Jaya difasilitasi Kementerian LH dan ITS Surabaya, sedangkan tim ketiga dipimpin Bupati Sidoarjo dan Kasatlak BPP Sidoarjo. Sementara itu, koordinator ketiga tim tersebut, dipimpin Gubernur Jatim dan Kepala Satkorlak BPP Jatim. Menurut Kepala Biro Hukum dan Humas Dep ESDM, Sutisna Prawira, tim pertama sedang melakukan kajian dengan alternatif menggunakan alat Snubbing Unit yang dimasukan ke dalam lubang sumbur bor yang ada untuk mendeteksi pola aliran atau membuat killing well secara pemboran miring atau horiziontal dengan jarak 400 meter dari sumur pertama. Tim kedua sedang melakukan pengkajian untuk membuat kolam penampungan yang mampu menampung lumpur seluas 80 hektar sampai dengan 29 Juni 2006. Apabila diperlukan, ada tambahan kolam penampungan lebih kurang 145 ha, sehingga total 225 ha dalam jangka waktu tiga bulan. Sedangkan tim ketiga, sedang terus meningkatkan proses evakuasi penduduk yang terkena luapan lumpur, antara lain dengan upaya penambahan fasilitas MCK, penampungan, mendirikan media center untuk sarana sosialisasi dan penyiapan proses ganti rugi kepada penduduk.(*)

Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2006