"Secara prinsip saya berharap Penjabat Gubernur NTB yang terpilih memiliki kemampuan administrasi. Di samping itu yang lebih penting bebas dari tekanan dan intervensi politik,"Mataram (ANTARA) - Wakil Ketua DPRD Nusa Tenggara Barat, Nauvar Furqani Farinduan berharap Penjabat Gubernur NTB yang terpilih ke depan merupakan pribadi yang mampu lepas dari tekanan dan intervensi politik, mengingat pada 2024 merupakan tahun politik.
"Secara prinsip saya berharap Penjabat Gubernur NTB yang terpilih memiliki kemampuan administrasi. Di samping itu yang lebih penting bebas dari tekanan dan intervensi politik," ujarnya di Mataram, Kamis.
Ia mengatakan di tahun 2024 ada dua agenda politik yakni Pemilu dan Pilkada serentak yang harus dipastikan dapat terselenggara dengan baik. Oleh karena itu figur yang memiliki karakter kuat serta bisa bebas dari tekanan dan intervensi politik adalah kriteria utama yang mesti dikedepankan.
"Memang saat ini lembaga DPRD terus membuka diri pada aspirasi masyarakat terkait Penjabat (Pj) Gubernur NTB. Namun, belum ada batasan spesifik mengenai syarat administrasi yang mesti dipenuhi," ujarnya.
Karena menurutnya selama publik menganggap nama yang diusulkan layak dan memiliki kapasitas kepemimpinan, maka dewan tetap akan menyerapnya.
"Secara formal belum, kami di pimpinan dan anggota, saat ini masih meminta secara teknis dari Kemendagri seperti apa acuan proses usulan, pembahasan, hingga pengambilan keputusannya nanti," terang Farin.
Putra Mantan Bupati Lombok Barat ini mengakui meski pembahasan secara formal belum dimulai, tapi aliran usulan nama terus masuk. Farin menyebut bahwa sudah ada 7-8 nama masuk ke DPRD sesuai usulan dari berbagai kelompok masyarakat.
"Secara umum, saya mengklasifikasikan sebagai usulan internal dan eksternal," ujarnya.
Menurut dia, yang dimaksud sebagai usulan internal yakni nama-nama Pj Gubernur dari kalangan putra daerah atau asli NTB. Baik yang berkarier di dalam daerah, luar daerah, ataupun luar negeri. Sedangkan yang dimaksud Farin sebagai usulan eksternal adalah nama-nama yang bukan asli putra daerah. Tetapi figur yang dianggap punya kompetensi dan memenuhi syarat administrasi sebagai Pj Gubernur.
Terkait nama internal dan eksternal itu, Farin masih enggan mengungkap secara detail. Tetapi dirinya tidak menampik sosoknya tidak jauh seperti yang beredar di kalangan media.
Figur internal yang beredar antara lain, Sekda NTB Lalu Gita Aryadi, Deputi Bidang Administrasi Setjen DPD RI Lalu Niqman Zahir, Rektor UIN Mataram Prof TGH Masnun Thahir, hingga rektor Unram Prof Bambang Hari Kusumo.
Sedangkan figur eksternal yang banyak namanya muncul. Antara lain Sesmenpora Dr Gunawan Suswantoro, Direktur Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni, hingga Inspektur Utama Setjen DPR RI yang juga eks Kapolda NTB Nana Sudjana.
"Nama-nama yang beredar dipersilakan untuk disuarakan dan disampaikan pada DPRD NTB," ujarnya.
Namun demikian pihaknya menegaskan tidak menutup diri pada siapapun yang ingin diusulkan masyarakat menjadi Pj Gubernur.
Barulah setelah sebanyak-banyaknya nama yang masuk, pihaknya akan melakukan seleksi berdasarkan aturan main yang ditentukan oleh Kemendagri.
"Harapannya tentu segala nama dan usulan bisa tetap masuk melalui DPRD baik dari kalangan internal ataupun eksternal," katanya.
Aturan main dalam seleksi usulan Pj Gubernur akan menjadi titik dimulainya membangun kesepahaman dalam melakukan penyaringan nama. Barulah pimpinan dan anggota kemudian membahas lebih spesifik lagi untuk mengerucutkan menjadi tiga nama.
"Tiga nama itulah yang akan kita kirim ke pusat," katanya.
Sementara Wakil Ketua 2 DPRD NTB Muzihir mengatakan di antara sekian nama yang disuarakan publik, telah ada dua nama yang mendapat dukungan dari banyak kelompok masyarakat.
"Ada Lalu Niqman itu 100 dukungan dan Lalu Gita sebanyak 25 dukungan," katanya
Pewarta: Nur Imansyah
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2023
