Komite Audit Kementerian ESDM Apresiasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi BPH Migas

Hal ini mengemuka dalam pertemuan BPH Migas dan Komite Audit Kementerian ESDM, Jumat (7/7/2023). Dalam Pertemuan ini, Komite Audit juga mendengarkan secara langsung dan mengapresiasi peran BPH Migas dalam rangka melaksanaan pengaturan dan pengawasan penyediaan dan pendistribusian BBM dan pengangkutan gas bumi melalui pipa.

“Pada saat proses pemeriksaan atau audit BBM bersubsidi oleh instansi terkait, pengaturan dan pengawasan pasti menjadi fokus pemeriksaan tersebut. Kami berharap Komite Audit bisa ikut merumuskan bentuk pengawasan yang paling efektif dan bisa dikembangkan di BPH Migas, sehingga bisa mengurangi dugaan adanya penyimpangan penyediaan dan pendistribusian BBM,” kata Anggota Komite BPH Migas Iwan Prasetya Adhi.

Menurut Iwan, Pemerintah melalui BPH Migas terus berupaya meningkatkan efektifitas pengaturan dan pengawasan BBM bersubsidi agar tepat sasaran. Meski demikian, masih ada pihak-pihak yang mencoba memanfaatkan BBM bersubsidi ini demi kepentingan pribadi.

Hal senada juga disampaikan Anggota Komite BPH Migas Abdul Halim yang mengharapkan dukungan Komite Audit Kementerian ESDM terkait integrasi data bersama instansi dan badan usaha. “Dari forum ini, saya mohon bantuannya dalam integrasi data. Kalau data ini nge-link, insya Allah BBM yang blackmarket (penyimpangan) itu tereliminasi sendirinya,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua Komite Audit Sampe L Purba menyampaikan penghargaannya atas keseriusan BPH Migas melaksanakan tugasnya, termasuk melakukan pengawasan terhadap BBM bersubsidi.

Sampe menjelaskan, Komite Audit Kementerian ESDM bertugas membantu Menteri ESDM dalam melakukan pengawasan terhadap pengawasan internal yang diselenggarakan Inspektorat Jenderal dan memberi saran dan masukan kepada Menteri dan/atau Inspektur Jenderal dalam perbaikan pelaksanaan pengawasan internal oleh Inspektorat Jenderal. Tugas lainnya adalah perbaikan kualitas pelaporan keuangan tingkat kementerian, dan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK dan pengawasan BPKP.

“Sudah menjadi tugas kami untuk memberikan masukan-masukan agar kegiatan berjalan dengan baik,” tambahnya.

Pada sesi pemaparan, Sekretaris BPH Migas Patuan Alfon Simanjuntak menjelaskan tiga peran BPH Migas yaitu regulatory body, supervisory body, dan dispute resolution body. “Regulatory body untuk membuat aturan main yang sehat, wajar, dan transparan. Supervisory body untuk mengawasi pelaksanaan kegiatan usaha hilir migas dan dispute resolution body untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul dalam kegiatan usaha hilir migas,” ujar Alfon.

Sedangkan Direktur Gas Bumi Soerjaningsih mengungkapkan, dengan telah ditetapkannya Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional (RIJTDGBN), ada rencana lelang Wilayah Jaringan Distribusi (WJD). “Begitu ada Wilayah Jaringan Distribusi, dia (badan usaha) sebagai pemenangnya, dia wajib memenuhi kebutuhan gas bumi di wilayah tersebut,” tegasnya.

Sementara Direktur BBM Sentot Harijadi Bradjanto Tri Putro menjelaskan mengenai peningkatan pengaturan dan pengawasan BBM, termasuk BBM Satu Harga dan kemudian berkembang dengan penggunaan teknologi informasi, antara lain MyPertamina dan juga aplikasi di AKR. “Bentuk pengawasan lainnya adalah monitoring percepatan kartu KUSUKA (Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan). Kemudian, penyusunan kebijakan percepatan pembangunan infrastruktur untuk penyediaan dan pendistribusian BBM, termasuk penyalurannya,” ucapnya.

Tampak hadir dalam pertemuan tersebut Anggota Komite BPH Migas Harya Adityawarman dan Basuki Trikora Putra (daring), Anggota Komite Audit Bidang Keuangan Negara atau Akuntansi Sektor Publik Evony Silvino Violita, Anggota Komite Audit Bidang Hukum Administrasi Negara Budiyantono, Anggota Komite Audit Bidang Pengawasan Intern Alphonsa Ani Maharsi, dan Anggota Komite Audit Bidang ESDM Munir Ahmad.