Menteri Sosial Tri Rismaharini dalam keterangan tertulis disiarkan di Jakarta, Senin, menerima penghargaan tersebut dalam acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun 2022 di Lingkungan Auditorat Utama Keuangan III.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam hal ini mencatat, progres penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Entitas pada tahun 2014 hingga 2022 mencapai angka yang cukup tinggi yaitu 60,71 persen.
Penyerahan LHP Kemensos oleh Anggota III Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Achsanul Qosasi. Ia mengatakan Kemensos telah menempuh upaya yang luar biasa untuk mengelola anggaran yang diamanatkan.
Baca juga: BPK temukan enam permasalahan dalam LK Kemenkes 2022
Achsanul juga tak segan memberikan apresiasi atas keberhasilan Kemensos dalam menekan temuan dalam jumlah yang sangat besar dalam satu tahun terakhir.
“Termasuk Kemensos, lebih dari 100 sekian triliun bansos untuk recovery COVID-19 tetap berjalan, dan sampai saat ini, recovery itu berjalan dengan baik. Tahun lalu, kami dengan Bu Risma menemukan Rp6 triliun yang sulit untuk dipertanggungjawabkan. Kemudian dalam kurun waktu seminggu, dua minggu, sebulan kami terus melakukan uji pertanggungjawaban,” kata Achsanul.
Menurut dia, Kemensos termasuk entitas yang memberikan respon cepat dan serius terhadap semua temuan BPK. “Tahun ini yang luar biasa, hanya tersisa Rp200 miliar dari Rp6 triliun lebih. Ini effort yang luar biasa. Apresiasi kami kepada Kemensos dalam menjalankan program-programnya. Dan BPK terus memberikan arahan kepada Kemensos hal-hal penting yang harus dilakukan,” Achsanul mengungkapkan.
Opini WTP ini diperoleh setelah pemeriksaan yang dilaksanakan di awal tahun. Achsanul mengungkapkan, pemeriksaan LK entitas yang dilakukan tiap tahun mengikuti aturan yang berlaku.
“Pemeriksaan ini merupakan mandat undang-undang. Jadi kami memeriksa entitas yang Bapak/Ibu pimpin dari Januari sampai dengan April setiap tahun untuk laporan keuangan tahun sebelumnya. Sementara untuk pemeriksaan yang lain seperti pemeriksaan PDTT (Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu), pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan investigatif adalah tindak lanjut dari pemeriksaan LK ini,” katanya.
Atas hasil pemeriksaan ini, Mensos menekankan pentingnya seluruh jajaran untuk terus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran. Capaian ini juga merupakan indikasi bekerjanya sistem pencegahan korupsi yang diterapkan di Kemensos.
Kemensos sendiri merupakan salah satu dari entitas signifikan yang mendapat perhatian oleh BPK RI bersama dengan tujuh K/L lainnya. Ketujuh kementerian dan lembaga (K/L) tersebut perlu mendapat perhatian khusus karena berpengaruh terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.
Baca juga: Kemendes PDTT raih WTP dari BPK enam kali beruntun
Baca juga: Kemenparekraf kembali meraih opini WTP dari BPK
Baca juga: BPK beri opini BMKG tahun 2022 dengan predikat WTP
Pewarta: Devi Nindy Sari Ramadhan
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2023
