Ada banyak guru dan pegawai menggantungkan hidupnya di sanaKupang (ANTARA) - Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur menerima keluhan dari penyelenggara 16 sekolah swasta tingkat SMA di Kota Kupang yang tidak memiliki siswa baru dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2023 di daerah itu.
"Sekolah-sekolah swasta menyampaikan berdasarkan tren siswa baru masuk sekolah swasta, tahun 2023 ini lebih buruk dari tahun sebelumnya. Terdapat sebanyak 16 sekolah swasta yang siswa barunya nol atau tidak ada," kata Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi NTT Darius Beda Daton ketika dikonfirmasi di Kupang, Selasa.
Ia menyampaikan hal itu berkaitan dengan catatan Ombudsman RI Perwakilan Provinsi NTT terkait pelaksanaan PPDB 2023 di NTT.
Beda Daton mengatakan sebanyak 16 sekolah swasta tingkat SMA/SMK di Kota Kupang tersebut tidak memiliki siswa baru hingga pendaftaran secara luar jaringan ditutup pada 10 Juli.
Baca juga: Ombudsman sebut PPDB NTT tak mengacu pada edaran Kemendikbud
Baca juga: Ombudsman NTT minta warga cermati zonasi wilayah pendaftaran PPDB
Ia menjelaskan, ada beberapa kemungkinan yang menjadi penyebab seperti pendaftaran secara luring yang baru ditutup sehingga para siswa baru yang tidak diterima di sekolah negeri akan mulai mendaftar setelah itu.
Selain itu, kata dia, bisa saja karena siswa tamatan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kota Kupang jumlahnya sama dengan jumlah rombongan belajar (rombel) yang disiapkan sekolah negeri sehingga tidak ada sisa untuk sekolah swasta.
Beda Daton mengatakan kondisi ini perlu mendapat perhatian dari pemerintah provinsi dalam menjaga keberadaan sekolah swasta agar tetap bisa berkembang.
"Jangan sampai sekolah swasta tutup karena ada banyak guru dan pegawai yang menggantungkan hidupnya di sana," katanya.
Ia menambahkan, pihaknya bersama penyelenggara sekolah swasta telah membahas terkait strategi untuk bagaimana menghidupkan sekolah swasta ke depan antara lain dengan meminta pemerintah provinsi menghilangkan sekolah pagi dan sore atau sistem shift.
"Jadi hanya sekolah pagi dengan rombel yang ada sehingga jumlah kuota per sekolah akan dipangkas sesuai jumlah riil rombel di sekolah agar yang lain bisa ke swasta," katanya.
Baca juga: Ombudsman: Kaji kembali kebijakan sekolah mulai 05.00 WITA di NTT
Baca juga: Legislator: Hindari kegaduhan dalam PPDB di NTT
Pewarta: Aloysius Lewokeda
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2023
