Dinsos Sulteng penuhi kebutuhan gizi 222 keluarga terpapar stunting

Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Sulawesi Tengah memberikan bantuan paket pangan untuk memenuhi kebutuhan gizi 222 keluarga yang berisiko dan terpapar stunting  di Kota Palu dan Kabupaten Donggala.

"Intervensi ini bentuk komitmen kami dalam membantu percepatan penurunan prevalensi stunting di daerah ini," kata Kepala Dinas Sosial Sulteng Siti Hasbiah Zaenong di Palu, Rabu.

Ia menjelaskan isi paket bantuan bahan pangan pemenuhan gizi ibu hamil dan anak berisiko maupun terpapar stunting berupa beras 5 kilogram, telur ayam 60 butir atau dua rak, kacang hijau satu kilogram dan susu bagi keluarga penerima manfaat (KPM).

Baca juga: BKKBN imbau tingkatkan konsumsi pangan lokal cegah stunting

Bantuan paket bahan pangan bergizi disalurkan setiap bulan, direncanakan selama enam bulan di tahun 2023, yang mana penyaluran bantuan ini juga disisipkan edukasi pencegahan.

"Bulan Juni- Juli sudah kami salurkan kepada KPM. Penyaluran selanjutnya di laksanakan pada Agustus-September, dan sisanya sedang diajukan penambahan ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) supaya genap enam bulan," kata Hasbiah.

Ia menekankan penerima manfaat jangan menjual bantuan yang diberikan pemerintah, karena intervensi ini untuk pemulihan gizi.

Menurut hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2022, prevalensi stunting pada anak di Sulteng mencapai 28,2 persen atau mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 29,7 persen.

"Kami berharap masyarakat memahami esensi intervensi dilakukan, karena apa yang dilaksanakan saat ini upaya memperbaiki kualitas hidup untuk masa depan," ucapnya.

Baca juga: Pemprov Sulsel perkuat sinergi turunkan angka stunting jadi 14 persen

Baca juga: UNICEF dan Pemprov Sulsel diseminasi program KPP cegah stunting

Ia menilai masalah stunting bukan hanya persoalan gizi kronis, lebih dari itu ada dampak jangka panjang yang mempengaruhi perkembangan otak, yang bila tidak tertangani dapat memicu keterbelakangan mental dan melemahkan sumber daya manusia (SDM).

Sehingga, pemerintah daerah melakukan penanganan dan pengendalian melalui intervensi lintas sektor, melibatkan organisasi perangkat daerah (OPD) dan bermitra dengan pemangku kepentingan lainnya.

"Stunting adalah masalah serius yang harus dituntaskan supaya kualitas hidup masyarakat semakin baik. Dengan berbagai program yang dijalankan lintas sektor, diharapkan target pemerintah menurunkan angka prevalensi stunting dapat tercapai 14 persen pada 2024," kata Hasbiah.