Percepatan digitalisasi pada pemerintahan diperlukan untuk meningkatkan transparansi transaksi keuangan daerah.Pontianak (ANTARA) - Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) Sutarmidji mengatakan kelemahan digitalisasi yang disebabkan "blank spot" (susah sinyal) di 40 persen wilayah Kalbar mempengaruhi transaksi digital di desa-desa daerah ini.
"Terkait hal ini, saya minta kepada Tim Percepatan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) yang sudah dibentuk untuk mempercepat dan memperluas digitalisasi daerah terutama untuk mendorong implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah," kata Sutarmidji, usai memimpin pertemuan High Level Meeting Tim Percepatan Perluasan Digitalisasi Daerah Kalbar, di Pontianak, Senin.
Sutarmidji mengatakan, percepatan digitalisasi pada pemerintahan diperlukan untuk meningkatkan transparansi transaksi keuangan daerah, mendukung tata kelola, dan mengintegrasikan sistem pengelolaan keuangan daerah dalam rangka mengoptimalkan pendapatan daerah.
"Untuk itu, kami mengharapkan kepada pemerintah kabupaten/kota, untuk mempercepat digitalisasi dalam pemerintahan terutama dalam realisasi anggaran. Karena jika kabupaten/kota tidak melaksanakan hal itu, maka akan berdampak ke provinsi," ujarnya pula.
Menurutnya, pembiasaan transaksi keuangan secara elektronik bisa memudahkan proses evaluasi pemerintahan. Pelaksanaan TP2DD, menurutnya, harus dilengkapi dengan data potensi penerimaan maupun belanja daerah harus diimbangi dengan data yang valid dan lengkap.
Selain itu, beberapa tips dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) juga disampaikan secara lugas oleh Gubernur Kalbar, salah satunya melihat potensi yang dimiliki daerah.
"Terserah orang mau bilang apa, selama itu baik dan memberi nilai tambah untuk daerah, teruskan saja," katanya lagi.
Dia juga mengharapkan pemda bisa membiasakan masyarakat dengan transaksi non tunai, perbaiki kelemahan data agar kemampuan fiskal daerah semakin baik dalam segala hal, terutama PAD.
"Alhamdulillah, Kalbar masuk dalam 20 daerah dengan kemampuan fiskal tertinggi di Indonesia," kata Sutarmidji.
Sementara itu, dalam paparan singkatnya, Kepala Bank Indonesia Kantor Perwakilan Provinsi Kalbar Nur Asyura Anggini Sari, meyakini Pemprov Kalbar bisa mencapai status Pemda Digital di tahun 2023.
"Kami juga memberikan apresiasi karena selama tahun 2022, tidak ada daerah di Kalbar yang berstatus Pemda Berkembang," ujar Nur Asyura.
Baca juga: BI Kalbar terus dukung digitalisasi keuangan dengan perluasan QRIS
Baca juga: Pemprov Kalbar segera terapkan digitalisasi pembelajaran di SMA/SMK
Pewarta: Rendra Oxtora
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2023
