Jakarta (ANTARA News) - Kamar Dagang dan Industri Indonesia mengusulkan tiga langkah penanganan krisis bawang yang tengah melanda masyarakat Indonesia saat ini.

Menurut Ketua Umum Kadin Indonesia Suryo Bambang Sulisto di Jakarta, Senin, langkah pertama adalah Perum Bulog segera mengambil alih tata niaga bawang yang tentunya harus dibarengi juga dengan peningkatan pengawasan terhadap Perum Bulog itu sendiri.

Langkah kedua, mempermudah kucuran kredit atau pinjaman kepada para petani bawang, agar mereka tidak terjerat oleh tengkulak dan permainan 21 kartel bawang.

"Langkah ketiga yang juga penting untuk dilakukan adalah segera mengeluarkan kebijakan impor bawang yang tertata dan disalurkan oleh Perum Bulog, sehingga dapat menetralisir harga di pasaran yang saat ini dikendalikan oleh 21 kartel bawang," tutur Suryo, menjelaskan.

Melalui tiga langkah ini, lanjut Suryo, praktik para kartel yang mengendalikan pasar bawang dapat diredam, yaitu dengan menciptakan keseimbangan di pasar, baik dari segi produksi (melalui kemudahan kredit bagi petani bawang), distribusi (melalui pengambilalihan tata niaga bawang oleh Perum Bulog) hingga penyeimbangan peredaran bawang di pasaran (melalui kebijakan impor untuk membendung permainan 21 kartel bawang).

"Tentunya kebijakan impor ini bukan berarti membuka pintu impor bawang seluas-luasnya sehingga dapat mematikan para petani bawang. Kebijakan impor dilakukan bila diperlukan, seperti dalam situasi sekarang ini, yaitu ketika pasar bawang tengah dikendalikan oleh para kartel yang menahan peredaran bawang," tukasnya.

Dengan adanya kebijakan impor yang tertata, lanjutnya, tentunya upaya para kartel bawang menghilangkan bawang dari pasaran dapat dicegah dan harga tidak bergejolak.

Suryo juga menegaskan bahwa melonjaknya harga bawang yang mencapai enam kali lipat dari harga normal adalah diduga akibat permainan dari 21 perusahaan yang mengendalikan lebih dari 50 persen pangsa pasar industri bawang.

"Praktik 21 kartel bawang ini harus ditangani dengan cepat oleh pemerintah, agar masyarakat tidak dirugikan," ucapnya.

Dia menegaskan, pemerintah harus segera melakukan perombakan tata niaga bawang demi kepentingan masyarakat banyak, agar 21 kartel bawang tersebut tidak semakin merajalela di kemudian hari.

Pewarta: Edy Sujatmiko
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2013