Komitmen Pemprov Kalbar untuk mengendalikan inflasi di daerah ini....Pontianak (ANTARA) - Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) Harisson mengatakan pihaknya siap untuk mengambil tindakan yang diperlukan guna menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan bagi masyarakat, sebagai upaya pencegahan inflasi di provinsi ini.
"Kita tentu menyambut baik arahan dari Mendagri Tito Karnavian dan mengungkapkan komitmen Pemerintah Provinsi Kalbar untuk mengendalikan inflasi di daerah ini. Untuk itu, pemerintah daerah akan melakukan pengecekan dan analisis terhadap data yang diberikan, serta mengidentifikasi potensi inflasi di Kalimantan Barat," kata Harisson saat mengikuti Rakor Pengendalian Inflasi Daerah yang dipimpin Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, di Ruang Data Analytic Room, Kantor Gubernur Kalbar, Pontianak, Senin.
Harisson mengatakan, Pemprov Kalbar menunjukkan keseriusannya dalam menjaga stabilitas harga dan mencegah inflasi di daerah. Kerja sama antara Pemprov Kalbar dan pemerintah pusat terus ditingkatkan melalui evaluasi berkala dan koordinasi yang intensif.
"Tujuannya adalah menciptakan kondisi yang berkelanjutan, dimana masyarakat dapat memperoleh kebutuhan pangan dengan harga yang terjangkau, menjaga stabilitas ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kalimantan Barat," ujarnya pula.
Dalam arahan singkatnya, Mendagri menyampaikan bahwa rakor ini merupakan merupakan perintah Presiden RI Joko Widodo dan menjadi agenda rutin tiap awal minggu sejak bulan September 2022 lalu.
"Saat itu inflasi kita mencapai 5,9 persen dan berkat kerja sama kita semua, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, pada bulan Juni 2023 angka inflasi kita telah mencapai 3,5 persen. Izinkan saya atas nama Bapak Presiden menyampaikan terima kasih kepada semua stakeholder, terutama pusat dan daerah, atas kehadiran dan kerjasamanya selama ini," katanya lagi.
Namun, Tito menambahkan, Presiden Jokowi menargetkan inflasi Indonesia di angka 3 persen. Oleh karenanya, Mendagri meminta setiap daerah atau stakeholder harus serius memantau jenis komoditas yang mengalami kenaikan harga barang dan jasa.
"Aktifkan Satgas Pangan yang dipimpin oleh sekda. Hal itulah yang dimaksudkan oleh Presiden, bahkan beliau sendiri selalu mengecek ke pasar-pasar setiap kali kunjungan, begitu juga seharusnya yang dilakukan oleh para kepala daerah," kata Tito.
Kemudian, Menteri Keuangan RI akan memberikan Dana Insentif Daerah (DID) sebagai penghargaan/reward kepada daerah-daerah yang berhasil mengendalikan inflasi.
"Sekarang sudah dalam masa penilaian lintas instansi dan nanti akan diumumkan pada waktunya untuk kemudian diundang ke Jakarta dan dibuat acara khusus. Semoga bisa memotivasi rekan-rekan para kepala daerah untuk mengendalikan inflasi di daerahnya," katanya pula.
Baca juga: Bulog Kalbar rutin gelar operasi pasar tekan inflasi
Baca juga: Kondisi inflasi di Kalbar hingga Juni 2023 relatif terkendali
Pewarta: Rendra Oxtora
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2023
