Menurut Hasto, Presiden Jokowi diberikan hak prerogatif dan dalam memilih menteri tentunya melewati keputusan yang matang.
"Terkait dengan siapa yang ditetapkan oleh Presiden Jokowi, itu merupakan bagian dari hak prerogatif presiden yang dihormati oleh PDI Perjuangan,” kata Hasto kepada awak media di sela-sela pelatihan juru kampanye (jurkam) pemenangan Ganjar untuk Pilpres 2024 di iNews Tower, Jakarta Pusat, Senin malam.
Tentu saja, tutur Hasto melanjutkan, langkah tersebut untuk mengefektifkan kerja dari kabinet Indonesia maju, agar legasi dari Presiden Jokowi dapat ditambah dan mewujudkan landasan kemajuan bagi Indonesia.
Meski demikian, Hasto melihat pelantikan ini di luar kebiasaan Presiden Jokowi yang biasanya melaksanakan agenda penting pada Rabu Pon.
Baca juga: Jokowi tugaskan Budi Arie atasi penggabungan medsos dan "e-commerce"
Baca juga: Komisi I ingatkan Menkominfo bekerja cepat selesaikan program Presiden
"Yang istimewa dari pelantikan menteri dan wakil menteri kali ini serta Wantimpres, mengapa hari Senin? Padahal, biasanya Pak Presiden Jokowi itu hari Rabu. Nah, sehingga itulah yang harus dicari jawaban," ujar Hasto.
Saat ditanya bagaimana sikap PDIP atas langkah Presiden Jokowi mengangkat Budi Arie yang merupakan representasi organ sukarelawan, Hasto menilai hal itu tak ada masalah. Hasto menilai sukarelawan merupakan rakyat Indonesia juga.
"Apalagi juga telah berjuang, ya, di dalam pemenangan Presiden Jokowi dan oleh presiden dinilai memiliki suatu kecakapan sebagai menteri, ya, tentu saja ya PDI Perjuangan menghormati keputusan dari Presiden," ucap Hasto.
Hasto juga menjawab pertanyaan apakah pengangkatan Budi Arie sebagai bentuk Presiden Jokowi mendukung Prabowo. Sebab, Budi Arie disebut-sebut mendukung Prabowo.
Hasto menegaskan dukungan dari organ sukarelawan Projo sampai saat ini masih ambigu.
Baca juga: Menkominfo tegaskan fokus kerja selesaikan berbagai persoalan
"Buktinya ada Projo dari Jawa Barat, ya, memberikan dukungan kepada Pak Ganjar Pranowo. Dukungan ini, kan, belum final," kata Hasto.
Terlepas dari itu, lanjut Hasto, PDIP menilai pengangkatan Budi Arie demi mengisi kekosongan jabatan Menkominfo. Dengan adanya menteri definitif, PDIP berharap sang menteri bisa mempercepat suatu pembangunan infrastruktur berkaitan dengan sistem telekomunikasi nasional.
"Agar kita berdaya saing dengan negara-negara lain," kata Hasto.
Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2023
