Menkeu tegaskan komitmen RI atasi perubahan iklim kepada Bank Dunia

Menteri Keuangan (Menkeu) RI Sri Mulyani menegaskan komitmen Pemerintah Indonesia dalam mengatasi perubahan iklim dan ekonomi hijau pada pertemuan bilateral dengan Presiden Grup Bank Dunia Ajay Banga di Gandhinagar India, Selasa (18/7).

Pasalnya, saat ini ekonomi hijau menjadi pilar utama dari strategi transformasi ekonomi Indonesia.

“Indonesia menyambut baik dukungan dari berbagai pihak untuk mengimplementasikan Mekanisme Transisi Energi, terutama dalam mempensiunkan dini pembangkit listrik berbasis batu bara,” kata Sri Mulyani, seperti dikutip dari keterangan resmi di Jakarta, Kamis.

Dirinya pun berharap adanya dukungan berkelanjutan dari Bank Dunia akan mempercepat transisi sektor energi di Indonesia.

Dalam pertemuan tersebut, Sri Mulyani turut menyampaikan berbagai upaya reformasi di berbagai bidang yang telah dilakukan Pemerintah Indonesia melalui reformasi regulasi, seperti Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), UU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD), serta UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP)

Pertemuan bilateral dilakukan di sela-sela hari kedua Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 ke-3 di bawah Presidensi India yang berlangsung sejak 17 Juli 2023.

Pada hari kedua sekaligus penutup dari pertemuan itu, Para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 di India memiliki beberapa topik pembahasan penting yang dilakukan.

Pada sesi pagi, Sri Mulyani membeberkan terdapat pembahasan membahas mengenai International Financial Architecture (IFA), seperti dukungan untuk negara-negara rentan, penguatan bank-bank pembangunan multilateral, serta dukungan bank pembangunan multilateral dan sektor swasta untuk mengatasi isu-isu terkini.

Sementara, untuk Indonesia dengan Mekanisme Transisi Energi yang sudah diluncurkan sejak tahun lalu, dapat menjadi uji coba bagaimana bank pembangunan multilateral dan swasta berperan dalam proyek riil.

Di sesi siang, pembahasan beralih ke perpajakan internasional. Menkeu Sri Mulyani menyampaikan apresiasi atas kerja keras Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (Organisation for Economic Co-operation and Development/OECD) dan G20 dalam menyusun kerangka Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) yakni kerangka untuk menjaga basis pajak dari masing-masing negara dan mencegah penghindaran pajak.

Sebagai penutup, dirinya juga melakukan pembahasan mengenai sektor keuangan dan inklusi keuangan, dimana dalam pelaksanaannya Indonesia mendukung Financial Stability Board (FSB) dalam mengatur dan mengawasi aset kripto dan stablecoin global.