Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo menekankan pentingnya pengasuhan di 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) saat menghadiri acara rembuk stunting yang diselenggarakan di Kalurahan (Desa) Wukirsari, Bantul, Yogyakarta.
“Pada periode ini terjadi perkembangan sel-sel otak yang sangat cepat dan terjadi pertumbuhan serabut-serabut saraf serta cabang-cabangnya, sehingga terbentuk jaringan saraf dan otak yang kompleks,” kata Hasto dalam keterangannya di Jakarta, Ahad.
Menurutnya, masa 1.000 HPK ini adalah kesempatan bagi orang tua untuk membangun dan menetapkan fondasi kesehatan, serta tumbuh kembang anak yang mencakup pertumbuhan badan dan kecerdasan yang optimal.
Hasto juga mengapresiasi pencapaian Kalurahan Wukirsari dalam upaya-upaya percepatan penurunan stunting.
Baca juga: BKKBN gandeng PPM turunkan stunting lewat KIE dan CSR
Baca juga: Kepala BKKBN: Perpres 72/2021 bantu pemda turunkan stunting signifikan
Baca juga: BKKBN gandeng PPM turunkan stunting lewat KIE dan CSR
Baca juga: Kepala BKKBN: Perpres 72/2021 bantu pemda turunkan stunting signifikan
“Kalurahan Wukirsari sudah bagus sekali dalam percepatan penurunan stunting. Dari 750 balita di Wukirsari, hanya ada 93 yang stunting. Artinya jika dihitung, angka stunting sekitar 12,3 persen, sudah di bawah target nasional 14 persen di tahun 2024,” ujar dia.
Pada rembuk stunting di Desa Wukirsari ini, juga diserahkan data desa presisi (DDP) dari Institut Pertanian Bogor (IPB).
Penggagas DDP yang juga Wakil Kepala Bidang Pengabdian kepada Masyarakat, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) IPB Dr. Sofyan Sjaf menyatakan bahwa DDP merupakan data dengan tingkat akurasi dan ketepatan tinggi untuk memberikan gambaran kondisi aktual desa yang sesungguhnya.
“Data ini cukup komplit dan terukur sampai ada data per rumah, kalau semua desa punya, setiap perencanaan bisa terselesaikan dengan baik. Jika DDP ini bisa kita selesaikan, maka banyak permasalahan pembangunan bisa kita selesaikan” tutur Sofyan.
DDP diambil, divalidasi, dan diverifikasi oleh warga desa dibantu pihak luar desa, serta mengajak kerja sama para pemuda yang memiliki keahlian di bidang teknologi informasi.
Data tersebut diperoleh menggunakan pendekatan Drone Participatory Mapping (DPM), sebuah pendekatan inklusif yang menempatkan relasi antara manusia dan teknologi untuk melakukan pengumpulan data desa presisi dengan mempertimbangkan dimensi spasial, teknologi digital, partisipasi warga dan sensus.
Dengan data yang lengkap dan terukur akurasinya terkait informasi kependudukan, ekonomi, sosial dan pendidikan masyarakat, termasuk data stunting, menurut Sofyan, akan lebih mudah memetakan permasalahan di tengah masyarakat sebagai dasar untuk menentukan kebijakan di daerah maupun pusat.
Anggota DPR RI Komisi IX Rieke Diah Pitaloka yang hadir pada acara ini juga menanggapi terkait data desa presisi. Ia menilai, DPP sangat tepat menjadi basis utama kebijakan pembangunan desa.
Anggota DPR RI Komisi IX Rieke Diah Pitaloka yang hadir pada acara ini juga menanggapi terkait data desa presisi. Ia menilai, DPP sangat tepat menjadi basis utama kebijakan pembangunan desa.
“Kebijakan pembangunan sebagus apapun harus berbasis data yang akurat melalui riset. Wukirsari akan menjadi pilot project data desa presisi yang langsung didampingi BKKBN serta Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN),” tutur Rieke.*
Baca juga: TNI AL kerahkan kapal laksanakan baksos di Masalembu
Baca juga: Kepala BKKBN kukuhkan Kasal sebagai bapak asuh anak stunting
Baca juga: TNI AL kerahkan kapal laksanakan baksos di Masalembu
Baca juga: Kepala BKKBN kukuhkan Kasal sebagai bapak asuh anak stunting
Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2023
