bagian dari mitigasi KPU Provinsi DKI JakartaJakarta (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) DKI Jakarta melakukan peninjauan (review) terhadap biaya pengelolaan dan distribusi logistik Pemilu 2024.
"Pada prinsipnya review ini bagian dari mitigasi KPU Provinsi DKI Jakarta secara kelembagaan untuk menyukseskan Pemilu 2024," kata Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta Wahyu Dinata dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin.
Wahyu menuturkan dengan menyiapkan perincian pengelolaan dan distribusi logistik Pemilu maka biaya-biaya yang dikeluarkan bisa sesuai dengan perencanaan.
Terlebih, menurut dia, Pemilu 2024 adalah agenda nasional yang harus menjadi perhatian semua pihak, maka dari itu KPU Provinsi DKI Jakarta melibatkan semua sekretaris dan Ketua KPU Kabupaten/Kota untuk terbuka (expose).
"Detailnya mulai dari bongkar muat logistik pemilu, perakitan kotak suara, penyortiran hingga pelipatan surat suara, pengaturan (setting) dan pengemasan kotak suara, serta distribusi logistik dari gudang KPU Kabupaten/ Kota ke tempat pemungutan suara (TPS)," tambahnya.
Sementara itu, Ketua Divisi Perencanaan, Umum, dan Logistik KPU Provinsi DKI Jakarta Nelvia Gustina berharap KPU Kabupaten/ Kota se-DKI Jakarta bisa menyampaikan paparan terkait logistik secara baik dan tepat.
"Dengan adanya paparan yang tepat, maka bisa menghasilkan informasi konkret sehingga BPKP bisa langsung memberikan penetapan besaran anggaran pengelolaan logistik," ujar Nelvia.
Senada hal itu, Koordinator Pengawasan Bidang Pemberi Informasi dan Penanganan Pengaduan (PIPP) bidang Polhukam PMK BPKP DKI Jakarta Puji Yuwono mengatakan pentingnya melakukan analisa lebih lanjut terkait besaran biaya logistik.
"Peninjauan (review) ini untuk memastikan kegiatan perencanaan dan pelaksanaan anggaran terkait pengelolaan dan distribusi logistik Pemilu 2024," tutur Puji.
Harapan Puji, dengan adanya tinjauan ini bisa menciptakan pemilu yang dilaksanakan secara akuntabel dan terukur sesuai indikator yang dapat di pertanggungjawabkan.
Berdasarkan data dari KPU DKI hingga Juli 2023, tercatat Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pemilu 2024 berjumlah 8.252.897 pemilih.
Penyelenggaraan Kampanye Pemilu 2024 dimulai pada Selasa (28/11) sampai Sabtu (10/2/2024) tahun depan sehingga terhitung berlangsung selama 75 hari.
Baca juga: KPU DKI siapkan surat suara braille bagi tuna netra pada Pemilu 2024
Baca juga: KPU DKI bersama Dukcapil bersinergi serap pemilih belum miliki KTP-el
Baca juga: KPU DKI minta Pemprov percepat pembangunan GOR untuk keperluan Pemilu
Pewarta: Luthfia Miranda Putri
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2023
