Dengan data yang jelas, maka dipastikan kita akan bisa memaksimalkan berbagai program yang adaPontianak, Kalbar (ANTARA) - Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji meminta pemerintah kabupaten/kota meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) sebagai modal pembangunan dengan memanfaatkan data, yang terukur.
"Kami awal menjabat, PAD-nya hanya Rp1,7 triliun, sekarang sudah Rp3,2 triliun, hampir 100 persen kenaikannya. Hal ini karena pembangunan berdasarkan data yang valid yang dihimpun di Data Analytic Room (DAR) dan sekarang sudah ada 12.900 set data, supaya orang bisa mengakses data dengan cepat," katanya saat berkunjung ke Kabupaten Kayong Utara, Kalbar, Selasa.
Ia menambahkan peningkatan PAD ini tanpa jenis pajak dan retribusi baru, bahkan tanpa kenaikan tarif sama sekali.
"Pendapatan dari pajak air permukaan dulu hanya Rp200 sampai 600 juta, sekarang sudah Rp18 miliar. Pendapatan dari pengelolaan aset daerah dulu hanya Rp1 miliar, sekarang Rp40 miliar, pajak BBM, dulu hanya Rp21 miliar, sekarang di atas Rp50 Miliar, sehingga ini yang harus dikejar. Semua kebijakan harus berbasis data," tuturnya.
Untuk itu, dirinya meminta seluruh kepala perangkat daerah dan bupati/wali kota di Kalimantan Barat untuk mengoptimalkan setiap data yang ada dalam mengambil keputusan dan kebijakan demi kemajuan daerah.
"Tanpa data yang benar dan baik serta tidak memiliki korelasi antara satu dengan yang lainnya, kebijakan tidak akan efektif dan tidak akan efisien serta tidak akan tepat sasaran. Selalu melakukan hal yang sama berulang-ulang karena data yang tidak benar," tuturnya.
Dia menjelaskan dalam rangka transformasi data menuju registrasi sosial dan ekonomi (regsosek) seluruh penduduk akan dilakukan upaya perubahan penyediaan Data Sosial Ekonomi yang bersifat sektoral menjadi data yang terintegrasi dan akurat.
"Mulai tahun 2022, BPS sebagai pelaksana pendataan dan pemutakhiran DTKS akan melakukan pendataan regsosek serta menetapkan standardisasi kualitas pemutakhiran basis data seluruh penduduk berkelanjutan," ujarnya.
Basis data akan dimulai dari profil, kondisi sosial ekonomi, dan tingkat kesejahteraan yang terhubung dengan data induk kependudukan serta basis data lainnya hingga tingkat desa atau kelurahan.
"Dengan data yang jelas, maka dipastikan kita akan bisa memaksimalkan berbagai program yang ada," kata Sutarmidji.
Baca juga: Tiga perusahaan ekspor curah kering melalui Pelabuhan Kijing
Baca juga: Dinas TPH Kalbar terapkan tiga strategi mitigasi hadapi El Nino
Baca juga: Gubernur Kalbar kenalkan perbatasan pada peserta KKN Kebangsaan
Pewarta: Rendra Oxtora
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2023
