"Bonus demografi adalah jembatan emas yang disediakan Allah SWT, Tuhan YME, untuk mengantarkan bangsa Indonesia ini menjadi bangsa yang maju, negara yang maju, dan sangat berpengaruh pada kawasan regional maupun global," ujar Ida Fauziyah dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.
Saat menyampaikan Keynote Speech pada Kegiatan Kuliah Umum dan Pembekalan Akhir Kuliah Kerja Nyata (KKN) UIN Syarif Hidayatullah Tahun 2023, ia mengemukakan optimalisasi bonus demografi adalah penduduk usia produktif harus memiliki keterampilan dan kompetensi untuk memenangkan persaingan.
"Jika kita mampu memanfaatkan bonus demografi maka kita optimis kita mampu mencapai Indonesia Emas tahun 2045," katanya.
Ida Fauziyah menambahkan selain optimalisasi bonus demografi, capaian Indonesia Emas 2045 semakin optimistis dengan melihat perbaikan kondisi ketenagakerjaan pascapandemi.
Baca juga: Menaker beri semangat Delegasi Indonesia pada ajang Worldskill ASEAN
"Namun kita harus terus waspada, bekerja keras dan cerdas untuk menjaga momentum ini, karena masih ada beberapa tantangan untuk mengoptimalkan bonus demografi," tuturnya.
Ia menyebutkan beberapa tantangan di antaranya adalah berdasarkan prediksi ILO, saat ini tenaga ahli Indonesia baru mencapai 10,7 persen atau setara 13 juta orang dari 113 juta penduduk usia produktif.
Kemudian, berdasarkan Asian Productivity Organization (APO), produktivitas pertenaga kerja Indonesia masih relatif rendah. Karena dari 10 orang yang bekerja, enam di antaranya berpendidikan SMP ke bawah.
Selanjutnya, berdasarkan Sakernas Februari 2023, penduduk produktif cenderung bekerja pada pekerjaan tersier, informal, dan jenis pekerjaan berkala.
Selain itu, dinamika dunia usaha dan industri di era 4.0 turut memunculkan jenis-jenis pekerjaan baru serta menghilangkan sejumlah jenis pekerjaan lama.
"Melihat segala tantangan itu, kita harus cepat bergerak memanfaatkan bonus demografi yang puncaknya sudah semakin dekat," katanya.
Ida mengatakan pemerintah sendiri telah berupaya menyiapkan SDM kompeten dalam menghadapi bonus demografi maupun berbagai tantangan ketenagakerjaan, salah satunya melalui diundangkannya Perpres 68 Tahun 2022.
Perpres tersebut merupakan payung hukum revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi untuk meningkatkan akses, mutu, dan relevansi penyelenggaran pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.
"Selain itu, pendidikan tinggi harus mampu melahirkan lulusan yang siap masuk ke industri dan melahirkan riset inovasi yang dihilirisasi, serta mampu mendorong pertumbuhan ekonomi," ujarnya.
Baca juga: Menaker: Indonesia berkomitmen atasi isu prioritas ketenagakerjaan
Pewarta: Zubi Mahrofi
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2023
