Jakarta (ANTARA) - Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) bersama National Space Policy Secretariat Cabinet Office (CAO-NSPS) Jepang bekerja sama dalam pengembangan dan pemanfaatan teknologi sistem navigasi satelit.
 
Kedua belah pihak telah melakukan penandatanganan komitmen awal dalam bentuk letter of intent (LOI) di Gedung B.J. Habibie, Kompleks BRIN, Jakarta, Selasa.
 
"Penandatanganan LOI adalah sebuah titik awal. Selanjutnya, kami tentu berharap ada serangkaian implementasi konkrit yang memberikan manfaat kepada para pihak," kata Deputi Bidang Pemanfaatan Riset dan Inovasi BRIN, Hendrian.
 
Dia mengatakan pemanfaatan satelit dan pengembangan teknologinya tentu amat sangat dibutuhkan oleh negara kepulauan, seperti Indonesia.

Baca juga: BRIN kembangkan tiga formulasi produk pangan efektif cegah stunting

Baca juga: Indonesia dorong ASEAN perdalam ikatan mobilitas dengan Jepang
 
Kepala Organisasi Riset Elektronika dan Informatika BRIN, Budi Prawara memandang ada potensi pemanfaatan dari Quasi Zenith Satellite System (QZSS) yang dikembangkan dan dioperasikan oleh Jepang.
 
QZSS merupakan satelit pemosisi yang memiliki akurasi yang tinggi, sehingga bermanfaat dalam pengembangan sistem kendaraan listrik otonom dan juga smart buoy yang kini sedang dikembangkan oleh BRIN.
 
Budi menjelaskan setiap kendaraan otonom bergerak dari destinasi ke tujuan harus ada yang memandu, salah satunya menggunakan sistem pemosisi global atau GPS yang akurat untuk meminimalkan terjadi tabrakan.
 
"Itu sangat bagus untuk sistem kendaraan otonomus yang menjadi salah satu fokus program Organisasi Riset Elektronika dan Informatika," ujarnya.
 
BRIN dalam waktu dekat bakal menggelar lokakarya mengenai teknologi sistem navigasi satelit.
 
Para pembicara ahli dari Jepang didatangkan ke Indonesia untuk menghadiri lokakarya tersebut, sehingga menjadi momen transfer pengetahuan yang membuka algoritma periset untuk membangun receiver pada sistem navigasi satelit.*

Baca juga: BRIN paparkan peran ayah sejak kehamilan hingga tumbuh kembang anak

Baca juga: Kemendagri usulkan 10 kajian kebijakan untuk tingkatkan layanan publik

Pewarta: Sugiharto Purnama
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2023