"Kajian yang akan disampaikan ke BRIN semula berjumlah 49 usulan. Namun, setelah dilakukan simplifikasi jumlahnya menyusut menjadi 10 usulan," ujar Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo dalam keterangan resminya di Jakarta, Selasa.
Adapun 10 usulan tersebut meliputi strategi optimalisasi peran dan fungsi partai politik, indeks kebutuhan anggaran penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di daerah, strategi percepatan transformasi digital layanan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, digitalisasi "government" dalam pelayanan data, dan kependudukan pencatatan sipil.
Adapun 10 usulan tersebut meliputi strategi optimalisasi peran dan fungsi partai politik, indeks kebutuhan anggaran penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di daerah, strategi percepatan transformasi digital layanan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, digitalisasi "government" dalam pelayanan data, dan kependudukan pencatatan sipil.
Usulan selanjutnya melingkupi analisis penerapan standar pelayanan publik di daerah, analisis kebijakan pembangunan daerah, penguatan sistem antikorupsi di desa, analisis dan pemetaan penilaian, evaluasi, dan penghargaan inovasi desa, model pembinaan inovasi daerah di daerah otonom baru (DOB) Papua dalam rangka percepatan pembangunan; strategi pengembangan, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) pelaksana bentuk inovasi tata kelola pemerintah daerah.
Baca juga: BSKDN: Pemda harus berpikir inovasi datangkan pendapatan pasif daerah
Baca juga: Kemendagri dorong penerapan demokrasi desa berbasis e-Voting
Baca juga: BSKDN: Pemda harus berpikir inovasi datangkan pendapatan pasif daerah
Baca juga: Kemendagri dorong penerapan demokrasi desa berbasis e-Voting
Yusharto berharap 10 usulan tersebut dapat segera direalisasikan pada tahun 2024. Terkait pendanaan usulan kajian, dirinya menyarankan agar diupayakan "sharing" pendanaan dengan kementerian/lembaga lainnya.
"Kami harap usulan kajian dapat segera dilaksanakan tahun depan (2024). Sebanyak 10 kajian ini diharapkan dapat membantu percepatan pembangunan daerah dan meningkatkan efektivitas (berbagai layanan publik) yang diberikan pemerintah daerah," katanya.
"Kami harap usulan kajian dapat segera dilaksanakan tahun depan (2024). Sebanyak 10 kajian ini diharapkan dapat membantu percepatan pembangunan daerah dan meningkatkan efektivitas (berbagai layanan publik) yang diberikan pemerintah daerah," katanya.
Terkait usulan kajian mengenai layanan publik berbasis digital, kata dia, hasilnya akan membawa peningkatan terhadap efektivitas dan efisiensi layanan publik hingga dapat meningkatnya daya saing daerah.
Untuk itu, dia optimistis ke depan masyarakat yang terpencil pun tidak akan lagi merasa terkucilkan karena dapat dengan mudah mengakses layanan publik yang tersedia.
Untuk itu, dia optimistis ke depan masyarakat yang terpencil pun tidak akan lagi merasa terkucilkan karena dapat dengan mudah mengakses layanan publik yang tersedia.
"Diharapkan kegiatan (kajian) ini nantinya bisa memberi dukungan terhadap beberapa program BRIN lintas nasional, yaitu peningkatan kualitas layanan untuk daerah, peningkatan efektivitas, dan efisiensi layanan publik," pungkas Yusharto.
Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Herry Soebanto
Copyright © ANTARA 2023
