"Pertama, konvergensi dan sinergi tiga pihak, yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan dunia usaha," kata Arif dalam keterangan resminya di Jakarta, Rabu.
Faktor kedua, sambung dia, monitoring menyeluruh secara reguler yang dilakukan oleh pemerintah melalui Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang mengintegrasikan pemantauan inflasi, penanggulangan stunting, dan kemiskinan ekstrem secara simultan.
Hal itu antara lain tampak dari upaya Kemendagri mendorong kepala daerah termasuk Penjabat (PJ) kepala daerah berfokus menyasar penurunan kemiskinan ekstrem di daerah masing-masing.
Dalam rapat koordinasi pembinaan dan pengawasan (rakor binwas) Pj kepala daerah secara berkala, misalnya, Mendagri Tito Karnavian selalu menyampaikan data lengkap dan rinci tingkat kemiskinan ekstrem di daerah berikut arahan strategi penanganannya.
Ia menuturkan Mendagri Tito menekankan tiga aspek utama, yaitu pertama, peningkatan pendapatan keluarga miskin ekstrem melalui intervensi BLT, Bansos, dan pengurangan pengangguran terbuka di daerah.
Kedua, pengurangan beban belanja keluarga miskin. Ketiga, perbaikan sarana dan prasarana pemukiman dan usaha produktif termasuk mendorong penyaluran kredit usaha rakyat berbunga sangat rendah.
Untuk mengefektifkan pelaksanaan strategi ini, Kemendagri melalui Inspektorat Jenderal juga menjadikan capaian penurunan angka kemiskinan ekstrem sebagai bahan evaluasi triwulan kinerja PJ kepala daerah.
"Pada tahun 2022 jumlah PJ kepala daerah 105 penjabat dan di tahun 2023 sebanyak 170 penjabat," ujarnya.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan ekstrem Indonesia per Maret 2023 turun menjadi 1,12 persen dari 1,74 persen pada September 2022. Ini merupakan penurunan sebesar 0,62 persen poin dan merupakan yang ketiga kalinya secara berturut-turut sejak September 2021.
Sebelumnya angka kemiskinan ekstrem turun sebesar 0,10 persen poin pada Maret 2022, berlanjut turun sebesar 0,30 persen poin pada September 2022 dan turun lagi 0,62 persen poin pada Maret 2023.
Bila penurunan ini berlangsung konsisten pada sisa waktu 2023 hingga 2024, pemerintah optimis target penghapusan kemiskinan ekstrem tahun 2024 akan tercapai meski grafik kemiskinan ekstrem selalu bergerak dinamis.
Sementara itu, Staf Khusus Mendagri Bidang Politik dan Media Kastorius Sinaga mengungkapkan keberhasilan menjalankan penurunan kemiskinan ekstrem memiliki bobot relatif tinggi yaitu 6 poin dalam evaluasi triwulanan PJ kepala daerah.
"Penilaian tersebut mencakup ketersediaan anggaran di APBD khusus untuk intervensi penurunan angka kemiskinan ekstrem, perumusan program-program nyata dan langsung dalam RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) di wilayah kerja PJ, ketersediaan data keluarga miskin ekstrem by name dan by address, serta pelaksanaan program-program penurunan kemiskinan ekstrem," ucap Kastorius.
Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kemenko PMK Nunung Nuryartono menjelaskan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) pada Maret 2023 memperlihatkan terdapat 13 provinsi yang memiliki angka kemiskinan ekstrem mendekati nol persen.
Ini merupakan peningkatan dari hanya enam provinsi pada September 2022. Oleh karena itu, ia yakin angka kemiskinan ekstrem hingga nol persen pada 2024 akan tercapai.
"Kami optimis itu akan turun hingga nol persen," tutur Nunung.
Dalam mengukur tingkat kemiskinan ekstrem di Indonesia, BPS menggunakan pendekatan kebutuhan dasar. Penduduk yang dikategorikan berada dalam kemiskinan ekstrem adalah yang hidup dengan kemampuan membeli kebutuhan pokok di bawah USD1,9 purchasing power parity (PPP) per hari pada tahun 2011. Angka itu pada tahun 2023 setara dengan Rp11.571, 21 per hari atau Rp351.957, 4 per bulan.
Baca juga: KSP imbau perkuat koordinasi lintas lembaga demi intervensi kemiskinan
Baca juga: Kemenko PMK: Program pelengkap bantu pengentasan kemiskinan ekstrem
Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2023
