Hal ini disampaikan Danrem 181/PVT Brigjen TNI Juniras Lumbantoruan saat mengikuti kegiatan Binkom(pembinaan komunikasi) cegah konflik sosial dengan mengusung tema "Peran Seluruh Komponen Masyarakat Dalam Mencegah Konflik Sosial di Wilayah Kodim 1802/Sorong di Gedung LJ, Kota Sorong, Rabu.
“Konflik sosial baik politik, sosial budaya, antar umat beragama, antar etnis, tanah adat dan lain lain, dampaknya akan menghambat pembangunan baik di daerah maupun secara nasional,” jelas Danrem Juniras.
Tujuan dari kegiatan Binkom cegah konflik sosial tidak lain adalah memberikan pemahaman kepada seluruh masyarakat yang terdiri dari tokoh adat, agama dan suku untuk ikut berperan mencegah konflik sosial di tengah-tengah masyarakat.
"Sekaligus sebagai wadah bagi kita semua untuk saling bertukar pikiran dan memberi ide cemerlang dalam menanggulangi konflik tersebut sehingga mencapai solusi terbaik dari buah pikiran kita bersama untuk mencegah konflik di wilayah kita,” kata Juniras.
Sejak proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, kata dia, hingga sekarang keberlangsungan penyelenggaraan pembangunan nasional tidak pernah bebas dari ancaman keamanan.
Berbagai gejolak yang membahayakan keamanan nasional, mulai dari pemberontakan, separatisme, terorisme, kerusuhan hingga terjadi konflik sosial menjadi pengalaman buruk yang mengakibatkan terganggunya stabilitas keamanan nasional.
Disamping itu transisi demokrasi dalam tatanan dunia yang semakin terbuka mengakibatkan makin cepatnya dinamika sosial. kondisi tersebut menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara yang rawan konflik, baik konflik yang bersifat vertikal maupun horizontal.
"Konflik tersebut terbukti telah mengakibatkan hilangnya rasa aman, timbulnya rasa takut masyarakat, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, korban jiwa dan trauma psikologis seperti dendam, benci dan antipati, sehingga menghambat terwujudnya kesejahteraan umum,” beber dia.
Indonesia, sebut dia, akan menyelenggarakan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, pemilihan anggota legislatif serta pemilihan kepala daerah, di tahun 2024 mendatang.
Pada hakikatnya pemilu merupakan sarana konkret bagi rakyat untuk menentukan pemimpin pemerintahan dan diharapkan masyarakat antusias berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2024.
"Untuk itu sinergitas perlu dibangun secara lebih luas antara pemerintah dengan stakeholder lainnya dalam upaya mencapai hasil Pilkada yang berkualitas dan berintegritas,” terang Danrem.
Danrem Juniras mengajak masyarakat agar segera melaporkan kepada pihak yang berwenang apabila terdapat hal-hal yang mengarah pada potensi konflik di sekitar tempat tinggal masing-masing. Sehingga, upaya preventif dapat ditempuh guna menghindari kerugian.
“Pemilu tahun 2024 masih lama namun potensi konflik sudah mulai terlihat, saya berpesan kepada kita semua, beda pilihan itu adalah hal yang biasa dalam berdemokrasi tetapi kita harus bisa berdemokrasi secara dewasa, sehingga siapapun nanti yang terpilih sebagai gubernur dan bupati itulah yang akan kita dukung,” pinta dia.
Turut hadir pada kegiatan Binkom cegah konflik sosial adalah Kasi Intel Kasrem 181/PVT Letkol Inf Doddy Yudha, S.I.P.,M.Tr.(han).,M.H.I., Kapolres Sorong AKBP Yohanes Agustiandaru, S.H.,S.I.K.,M.H., Kasdim 1802/Sorong Mayor Inf H. Triyana,S.pdi,M.Pdi., Kapenrem 181/PVT Mayor Inf Bambang Triyono, Kapolsek Sorong Timur AKP La Ode Zamri, Pj. Sekda Kota Sorong Rudy Laku, MM, Ketua FKUB Provinsi Papua Barat Daya Pdt. Isak Kwaktolo, M.Th., Ketua FKUB Kab. Sorong KH. Ahmad Sutejo, S.Pd., Ketua MUI Kota Sorong H. Abdul Manan Fakaubun,S.Pdi., Ketua Klasis GKI Sorong Pdt. Jein Haurisa Fonataba, S.Th.,MA., Ketua MUI Kab. Sorong KH. Ahad Saka, M.Pd., Ketua Forum Lintas Suku Asli Papua Raya Yeremias Nauw, Kakesbangpol Kabupaten Sorong Adri B. Timban S.H., Perwakilan Perwira, Bintara, Tamtama dan PNS Kodim 1802/Sorong, Perwakilan Mahasiswa-mahasiswi Kota Sorong.
Baca juga: Kodim 1805 Raja Ampat dikunjungi Danrem 181/PVT
Pewarta: Yuvensius Lasa Banafanu
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2023
