Berikut berita bidang hukum rangkuman LKBN ANTARA.
Polri terima konfirmasi Panji Gumilang tak hadir pemeriksaan
Penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri menerima konfirmasi terkait tidak hadirnya Panji Gumilang dalam pemeriksaan sebagai saksi kasus dugaan tindak pidana penistaan agama.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) DivHumas Polri Brigjen Pol. Ahmad Ramadhan di Jakarta, Kamis, menyebut, Panji tidak hadir dikarenakan sakit.
Selengkapnya di sini.
Polisi Barelang tangkap tersangka penjambret turis Belanda di Batam
Polresta Barelang (Batam, Rempang, Galang) menangkap dua orang berinisial YS dan SD yang merupakan tersangka penjambretan turis asal Belanda yang terjadi di Batam Kepulauan Riau (23/7).
"Kedua tersangka, YS dan SD ditangkap pada hari Rabu (26/7). Tersangka YS ditangkap di rumahnya di Sekupang, dan tersangka SD ditangkap di kos nya," ujar Kapolresta Barelang Kombes Pol Nugroho Tri Nuryanto di Batam, Kepulauan Riau, Kamis.
Selengkapnya di sini.
Kejari Jakarta sita aset terpidana kasus korupsi Benny di Solo
Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat telah melakukan penyitaan aset-aset milik terpidana kasus korupsi pengelolaan keuangan dan dana investasi oleh PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dan Asabri atas nama terpidana Benny Tjokrosaputro, beberapa bidang tanah di Benteng Vastenburg Solo, Jawa Tengah.
Pantauan di kawasan Benteng Vastenburg Solo, Kamis, terlihat setidaknya ada enam titik papan penyitaan yang terpasang di kawasan bangunan bersejarah tersebut. Dua papan dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat berwarna merah muda terpasang di sisi utara kawasan Benteng Vastenburg, tiga papan di sisi timur dan satu papan di sebelah selatan.
Selengkapnya di sini.
Mahfud MD apresiasi kejelian KPK tetapkan Kepala Basarnas tersangka
Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengapresiasi kejelian KPK dalam penetapan Kepala Badan SAR Nasional Marsekal Madya Henri Alfiandi sebagai tersangka kasus dugaan suap proyek pengadaan barang Basarnas pada rentang waktu 2021-2023.
“Bagus KPK bisa mencermati itu, bahwa semua yang melanggar aturan dan merugikan keuangan negara itu korupsi. Tentu ada jumlah, (untuk masuk kategori menimbulkan kerugian negara) jumlahnya minimal Rp1 miliar dari yang didugakan. Tapi kalau sifatnya penyuapan, gratifikasi tidak harus sampai Rp1 miliar sudah dianggap korupsi (merugikan negara),” ujar Mahfud ditemui di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Kamis.
Selengkapnya di sini.
KPK periksa Menhub Budi Karya soal mekanisme pelaksanaan proyek
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Direktur Jenderal Perkeretaapian Novie Riyanto diperiksa penyidik soal mekanisme pelaksanaan proyek di internal Kementerian Perhubungan.
"Kedua saksi hadir dan didalami pengetahuannya antara lain terkait mekanisme internal di Kemenhub dalam pelaksanaan proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur rel kereta di Ditjen Perkeretaapian," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Jakarta, Kamis.
Selengkapnya di sini.
Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Herry Soebanto
Copyright © ANTARA 2023
