Pos Indonesia menggunakan proses verifikasi melalui Electronic Know Your Customer atau dikenal dengan e-KYC.
Jakarta (ANTARA) - PT Pos Indonesia (Persero) memanfaatkan digitalisasi untuk menjamin validitas penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) Sembako dan Program Keluarga Harapan (PKH) yang ditugaskan Pemerintah kepada BUMN tersebut.

Direktur Operasi dan Digital Service PT Pos Indonesia (Persero) Hariadi menjelaskan terdapat dua teknologi digital yang diterapkan ke seluruh Kantor Pos di Tanah Air dalam menyalurkan Bansos Sembako dan PKH untuk memvalidasi data penerima bantuan atau Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Pertama, katanya melalui keterangan tertulis di Jakarta, Minggu, menerapkan teknologi face recognition. Dalam penerapannya, Pos Indonesia menggunakan proses verifikasi melalui Electronic Know Your Customer atau dikenal dengan e-KYC.

Kedua, Pos Indonesia menerapkan teknologi geotagging untuk mengecek lokasi KPM.

"Jadi kami akan memiliki dua basis data. Data validasi terkait dengan kebenaran dari objek, KPM. Kedua terkait dengan lokasi sendiri," ujarnya.

Penerapan teknologi digital juga diberlakukan Pos Indonesia kepada para petugas Kantor Pos yang ingin menyalurkan bansos melalui metode door to door. Para petugas juru bayar Kantor Pos akan difasilitasi aplikasi untuk memverifikasi KPM.

Menurut Hariadi, teknologi aplikasi tersebut juga terbilang canggih, jika terkendala dengan sinyal, para petugas Kantor Pos tetap bisa melakukan proses face recognition dan geotagging dalam aplikasi tersebut.

Ketika sinyal sudah aktif kembali, data KPM yang diambil melalui kedua proses tadi tetap akan masuk di sistem aplikasi tersebut.

Dia menyatakan pula, penerapan teknologi digital sangat bermanfaat, terutama dalam penyimpanan data para warga yang menjadi KPM bantuan yang akan memudahkan Pos Indonesia untuk kembali menyalurkan program bantuan selanjutnya ketika dipercaya kembali oleh Pemerintah.

Hariadi menambahkan, pihaknya tidak pernah bekerja sendiri dalam menyalurkan bantuan, namun selalu mendengar dan mengutamakan komunikasi dengan para pemangku, termasuk Kementerian Sosial yang memberi kepercayaan penyaluran bantuan ini.

"Kami mendengarkan aspirasi-aspirasi mereka. Jadi akhirnya apa yang kami lakukan dengan menerapkan face recognition dan geotagging sebenarnya salah satu aspirasi yang disampaikan. Bagaimana kami memastikan bahwa penyalurannya benar-benar tepat sasaran. Kami meminimalisasikan jumlah KPM-KPM yang tidak layak," katanya lagi.
Baca juga: Pos Indonesia siap menyediakan jasa kurir dan logistik hub di IKN
Baca juga: Pos Indonesia dinilai berhasil terapkan manajemen kesejahteraan

Pewarta: Subagyo
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2023