Hal tersebut terungkap saat pemeriksaan Shynto sebagai saksi dalam sidang dugaan suap pejabat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan di Pengadilan Tipikor Semarang, Senin, dengan terdakwa Direktur PT Istana Putra Agung Dion Renato Sugiarto.
Shynto Hutabarat merupakan PPK yang menangani proyek peningkatan jalur KA Lampegan-Cianjur.
Menurut dia, proses pencairan anggaran proyek Lampegan-Cianjur tersendat karena belum ada persetujuan kontrak tahun jamak dari Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan.
"Saya dapat informasi dari teman di Medan, untuk mengurus biasanya butuh 'bensin'," katanya dalam sidang yang dipimpin Hakim Ketua Gatot Sarwadi tersebut.
Baca juga: Aliran suap proyek jalur KA diduga mengalir ke KAI Daop Bandung
Baca juga: Saksi: Pejabat Kemenhub direncanakan dapat THR dari "fee" proyek
Saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama ini mengaku pernah menerima uang Rp120 juta dari sejumlah kontraktor pada Maret 2023 untuk mengurus masalah anggaran empat paket pekerjaan konstruksi dan dua konsultan supervisi di proyek peningkatan jalur KA Lampegan-Cianjur.
Dari jumlah tersebut, kata dia, sekitar Rp45 juta telah diberikan ke bagian keuangan dan Biro Keuangan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.
"Untuk yang ke Kementerian Keuangan belum sempat terealisasi," ungkapnya.
Shynto Hutabarat sendiri menerima total uang Rp1,7 miliar dari sejumlah kontraktor saat menjadi PPK di Balai Teknis Perkeretaapian Bandung.
Sebelumnya, Direktur PT Istana Putra Agung Dion Renato Sugiarto didakwa memberikan suap kepada pejabat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan dengan total mencapai Rp27,9 miliar agar memperoleh pekerjaan pembangunan dan peningkatan jalur kereta api di tiga provinsi.
Proyek-proyek jalur kereta api yang dikerjakan perusahaan jasa konstruksi di bidang perkeretaapian tersebut masing-masing berada di Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Sulawesi Selatan.
Pewarta: Immanuel Citra Senjaya
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2023
