Kita mengikuti proses hukumnya. Artinya teman-teman kemarin yang dipanggil kita arahkan saja, sampaikan apa adanyaJakarta (ANTARA) - Kementerian Sosial (Kemensos) menegaskan pihaknya akan mengikuti proses hukum sehubungan pemanggilan pemeriksaan sejumlah pegawai oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait bantuan sosial (bansos) beras.
“Kita mengikuti proses hukumnya. Artinya teman-teman kemarin yang dipanggil kita arahkan saja, sampaikan apa adanya,” ujar Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Jenderal Kemensos Robben Rico di Jakarta, Rabu.
Robben selaku Direktur Jendral Perlindungan Jaminan Sosial, yang membawahi anggotanya yang diperiksa, mengatakan Kemensos berupaya membantu pemeriksaan KPK agar kasus korupsi bansos beras selesai dan tidak lagi menjadi beban dari kementerian tersebut.
Selain itu ia menegaskan bahwa sesuai arahan KPK, pegawai yang terlibat dari kasus tersebut telah dimutasi dan tidak berkantor di pusat.
Baca juga: Mensos Risma tegaskan dugaan korupsi bansos sebelum ia menjabat
“Jadi yang dipanggil di situ kan sekarang yang sesuai jabatannya,” ujar Robben.
Sebelumnya KPK mengadakan pemeriksaan saksi Tindak Pidana Korupsi (TPK) Pekerjaan Penyaluran Bansos Beras untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) tahun 2020 di Kemensos pada Selasa (1/ 8).
Pemeriksaan dilakukan di Kantor KPK atas nama Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jaminan Sosial Kemensos Faisal, PNS Direktorat Jaminan Sosial Kemensos Keukeu Komarawati, dan PNS Direktorat Jaminan Sosial Irwan Prabowo.
Baca juga: Kemensos kooperatif saat penggeledahan KPK soal korupsi bansos beras
Baca juga: Muhadjir: Dugaan korupsi bansos beras masuk radar Inspektorat Kemensos
Pewarta: Devi Nindy Sari Ramadhan
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2023
