BKKBN: Pemutakhiran data keluarga diperpanjang untuk perluas sasaran

Deputi Advokasi, Penggerakan, dan Informasi (Adpin) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) Sukaryo Teguh Santoso menyatakan bahwa pemutakhiran data keluarga diperpanjang untuk memperluas sasaran.

 

Hingga Kamis, BKKBN mencatat telah memutakhirkan 15.741.662 data keluarga di Indonesia atau 100,25 persen dari target sampai masa perpanjangan waktu.

 

“Secara target, jumlah keluarga yang dimutakhirkan sudah tercapai. Namun, secara cakupan belum, sehingga BKKBN provinsi masih diberi kesempatan untuk menggenjot capaian pemutakhiran data keluarga,” kata Sukaryo di Jakarta, Kamis.

 

Pemutakhiran Pendataan Keluarga tahun 2023 semula dijadwalkan selama satu bulan pada 1-31 Juli 2023, dan melalui Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2023 yang ditandatangani Kepala BKKBN Hasto Wardoyo pada 31 Juli 2023, waktu pendataan telah diperpanjang hingga sepekan.

Baca juga: BKKBN fokuskan pemutakhiran data PK-23 di 13.263 desa

 

Melalui surat edaran ini, bagi provinsi yang belum menyelesaikan 100 persen dari target pemutakhiran, diberi waktu perpanjangan hingga Sabtu (7/8).

 

"Perpanjangan ini dimaksudkan untuk meningkatkan cakupan keluarga terdata 100 persen pada sasaran wilayah pendataan," ujar Sukaryo.

 

Adapun data keluarga hasil pemutakhiran ini, menurut Sukaryo, sangat penting untuk meningkatkan akurasi dan kualitas data pensasaran Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana), juga Percepatan Penurunan Stunting serta Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).
 

“Bagi provinsi yang capaian pemutakhirannya sudah 100 persen masih bisa menambah cakupan dengan melihat ketersediaan anggaran. Misalnya, untuk Provinsi Jawa Timur sudah mencapai target 103,05 persen. Bagi kabupaten/kota yang masih di bawah 100 persen, kader pendata segera bergerak agar capaiannya bisa 100 persen,” tuturnya.

 

Dalam Pemutakhiran Data Keluarga tahun 2023, BKKBN menargetkan memutakhirkan 15.703.133 data keluarga sasaran di seluruh Indonesia. Untuk mencapai target itu, BKKBN mengerahkan 101.629 kader pendata di 13.611 desa di seluruh Indonesia.

Baca juga: BKKBN: Pendataan keluarga hal krusial guna perkuat basis data stunting

 

Sementara, berdasarkan dashboard monitoring di BKKBN, sebanyak 23 provinsi telah 100 persen memutakhirkan data keluarga yang menjadi target sasaran. Pencapaian tertinggi diraih Provinsi Jambi 104,44 persen, Provinsi Bangka Belitung 104,33 persen, dan Provinsi Jawa Barat 103,97 persen.

 

BKKBN juga mengingatkan kepada enam provinsi yang capaiannya masih di bawah 90 persen untuk bekerja keras dalam memutakhirkan data keluarga. Enam provinsi itu, yakni Maluku 88,60 persen, Nusa Tenggara Timur 83,33 persen, Kalimantan Barat 82,36 persen, Papua Barat 79,91 persen, Kalimantan Utara 76,29 persen, dan Papua 68,73 persen.

 

Sukaryo menilai ada kemajuan dalam progres pemutakhiran data keluarga tahun 2023 dibandingkan tahun 2022 dan 2021.

 

"Tahun 2023 merupakan tahun kedua dilakukannya pemutakhiran terhadap data hasil Pendataan Keluarga Tahun 2021 (PK-21), yang berhasil memetakan sebanyak 68 juta keluarga Indonesia secara by name by address," kata dia.

Baca juga: Pemutakhiran data PK BKKBN dimanfaatkan kementerian tangani stunting

 

Terdapat enam kementerian dan lembaga yang telah memanfaatkan data hasil PK-21 dan pemutakhirannya, dua di antaranya yakni Badan Informasi Geospasial (BIG) untuk pemetaan indikator SDGs dan keluarga berisiko stunting secara geospasial, kemudian Kemenko PMK dalam hal pemeringkatan kesejahteraan sosial Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).